Kasus Tiktoker Bima Yudho, Mahfud MD: Dapat Diselesaikan dengan Restoratif Justice

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD turut angkat bicara ihwal pelaporan Tiktoker Bima Yudho Saputro terkait pencemaran nama baik buntut mengkritik fasilitas jalanan di Lampung.

Merespons itu, Mahfud mengatakan tiga langkah hukum untuk mengurai kasus Bima. Pertama, perbuatan Bima yang mengkritik Lampung dapat dilaporkan secara pidana dengan dasar fitnah. Langkah kedua, kasus Bima dapat diselesaikan dengan metode restoratif justice.



"Kalau ada yang merasa terfitnah atau terhina dengan itu ya memberi maaf lah terselesaikan dengan baik-baik," ujar Mahfud saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2023).

Kendati demikian, Mahfud menilai Bima dapat dilaporkan ke polisi bila materi laporannya melebihi dari perbuatan penghinaan atau fitnah. Baginya, suatu perbuatan dilaporkan ke kepolisian merupakan hal biasa.



"Kalau misalnya materi pelaporannya lebih dari sekadar penghinaan dan fitnah itu proses hukum berjalan, itu biasa. Ada yang membela, ada yang pro-kontra itu biasa, tapi di luar itu, proses hukum tetap berjalan," tutur Mahfud.

"Lalu alternatif ketiga untuk Bima ini ya bebas. Mungkin tidak terbukti, itu aspirasi biasa. Nah tiga alternatif ini sekarang biar dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat lah," sambung Mahfud.

Sebelumnya, Tiktoker Bima Yudho Saputro mengaku khawatir dengan keadaan kedua orang tuanya pascavideo 'Alasan Lampung Tak Maju-Maju' viral di media sosial. Pasalnya, usai video berisi kritikan terhadap Lampung itu viral, Bima menyebut ayahnya dipanggil oleh Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo.

Diketahui, ayah Bima merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan III di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur. Hal tersebut diungkapkan Bima dalam unggahan Instastory di akun Instagram-nya @awbimax pada Jumat (14/4/2023).