Pengamat: Pengaturan Jalan di Indonesia Belum Terkoordinasi dengan Baik

“Jika jalan itu rusak, meski sebagai gubernur punya anggaran, tapi karena statusnya jalan kota, gubernur itu merasa itu bukan wewenangnya untuk memperbaikinya,” tuturnya.

Menurut Wimpy, situasi seperti ini terjadi dalam pengaturan jalan di Indonesia. Di mana, sinkronisasi hubungan komunikasi di level pemerintahan dengan pemerintahan yang lain itu tidak terbuka. “Jadi, semua orang merasa berkuasa dan itu bisa dimaklumi karena memang undang-undang membolehkan,” katanya.

Baca juga: Tol Serang-Panimbang Berdampak Positif pada Pariwisata Banten

Selain tidak adanya komunikasi di level pemerintahan, permasalahan lain yang membuat pengaturan jalan di Indonesia itu tidak berjalan dengan baik adalah masalah anggaran. Menurutnya, jika pemerintah daerah tidak mampu untuk mendanai jalannya dan sekalipun bisa minta ke pemerintah pusat, tapi dana pemerintah pusat juga terbatas. “Ini juga menghambat perbaikan infrastruktur jalan di Indonesia,” tukasnya.

Wimpy menilai, harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam membenahi pengaturan jalan di Indonesia. Dia mengatakan kuncinya adalah semua harus mengetahui hierarki jalan. “Kalau sudah tahu pohon hierarkinya, nanti semuanya itu lebih jelas,” ucapnya.