Pengamat: Pengaturan Jalan di Indonesia Belum Terkoordinasi dengan Baik

Wimpy menambahkan, pembagian hierarki jalan itu harus disesuaikan dengan fungsi jalannya, di mana ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah pusat itu menangani jalan arteri dan kolektor satu. Sedang turunan di bawahnya ditangani pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan sebagainya.

“Tapi, seringkali para pejabat pemerintah itu lupa kalau jalan arteri itu dimaksudkan untuk jalan dengan kecepatan tinggi dan sebagainya. Kalau jalan lokal ya nanti kecepatannya harus beda. Tapi seringkali pejabat-pejabat kita lupa di situ,” ungkapnya.

Wimpy mencontohkan banyaknya jalan-jalan lokal yang dibangun beton padahal jalan itu tidak perlu kecepatan tinggi. Yang penting untuk jalan lokal itu adalah bisa dilewati. “Untuk membangun jalan beton itu kan butuh dana besar. Itu artinya, banyak pejabat pemerintah yang tidak pandai untuk mengalokasikan dananya kepada hal-hal yang prioritas yang mengakibatkan jalan itu akhirnya tidak tertangani semua,” katanya.

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama, mengatakan salah satu masalah yang harus dilihat dari kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) ini adalah dari sisi ketersediaan prasarana jalan. Menurut Suryadi, ada kelas jalan dengan beban menahan bobot atau tonase tertentu dan lebar tertentu, tapi jalur-jalur atau ruas-ruas yang menghubungkan jalur utama itu justru tidak bisa mendukungnya.

“Jalan-jalan kita tidak terintegrasi. Begitu mengizinkan karoseri menjual truk-truk bertonase dan dimensi besar, pemerintah seharusnya juga menyiapkan jalan yang besar juga. Kalau yang ada sekarangkan, pemerintah tidak menyiapkan jalan yang cukup besar, tapi begitu digunakan di jalan dibilang melanggar. Nah, ini masalah yang harus juga diselesaikan,” katanya.