Langgar Konstitusi, Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu Masalah Serius
Minggu, 05 Maret 2023 - 13:01 WIB
"Dan yang lebih fatal lagi PN Jakarta Pusat ga punya kewenangan untuk dua hal. Pertama mereka ga punya kewenangan menyelesaikan sengketa administrasi terkait keikutsertaan partai politik peserta pemilu," katanya.
"Kemudian yang kedua, mereka ga punya kewenangan untuk menentukan apakah suatu tahapan pemilu bisa ditunda atau tidak, itu dua hal serius," sambungnya.
Seperti diketahui, dengan menerima dalih bahwa Partai Prima dirugikan dalam proses verifikasi, hakim PN Jakpus memerintahkan agar KPU mengulang tahapan ppemilu dari awal. Berikut isi lengkap putusan PN Jakpus tersebut :
Dalam Eksepsi.
- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel):
Dalam Pokok Perkara
1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat:
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum:
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat:
"Kemudian yang kedua, mereka ga punya kewenangan untuk menentukan apakah suatu tahapan pemilu bisa ditunda atau tidak, itu dua hal serius," sambungnya.
Seperti diketahui, dengan menerima dalih bahwa Partai Prima dirugikan dalam proses verifikasi, hakim PN Jakpus memerintahkan agar KPU mengulang tahapan ppemilu dari awal. Berikut isi lengkap putusan PN Jakpus tersebut :
Dalam Eksepsi.
- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel):
Dalam Pokok Perkara
1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat:
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum:
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat:
tulis komentar anda