Wakil Ketua MPR: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Batasi Rakyat Memilih Wakilnya

Apalagi, pada keputusan sebelumnya MK telah sepakat dengan sistem pemilu proporsional terbuka karena dinilai sesuai dengan amanah konstitusi. “Tidak ada relevansinya antara dugaan maraknya politik uang dengan penerapan sistem pemilu proporsional terbuka. Belum tereksposnya praktik politik uang di masa lalu, karena ketika itu belum ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya.

Atang menduga, dorongan mengubah sistem Pemilu bagian dari upaya sejumlah pihak yang menginginkan penundaan pelaksanaan pemilu.