Baznas Ingin UU Pengelolaan Zakat Direvisi, Ini Tujuannya
Rabu, 15 Juli 2020 - 17:11 WIB
Dokumentasi Infografis SINDOnews
JAKARTA - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo ingin agar Undang-Undang Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat segera direvisi. Sehingga, akan ada kewajiban setiap orang muslim di Indonesia untuk membayar zakatnya, termasuk perusahaan syariah dan perusahaan yang pemiliknya muslim.
"Bagaimana kita bisa melakukan amendemen UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menurut kami sudah saatnya diamendemen karena ada beberapa kelemahan. Ketika kita menghitung potensi zakat, tidak bisa diasumsikan zakat wajib sehingga potensinya besar, nyatanya zakat belum wajib," kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Bahkan, lanjut Bambang, dalam UU Zakat sebelumnya yakni UU Nomor 38/1999 yang diteken di era Presiden BJ Habibie lebih tegas menyatakan bahwa muslim yang hartanya masuk nishab (jumlah batasan) itu wajib membayar zakat. Tapi, dalam UU yang sekarang ini justru tidak mengatur kewajiban zakat. "Sementara kalau menghitung potensi asumsi implisit, itu sudah wajib, padahal kenyataannya belum," imbuhnya. ( ).
Karena itu, dia menegaskan, Baznas melihat sudah saatnya UU tersebut di-upgrade dan menjadikan wajib zakat menjadi wajib untuk membayarkan zakatnya. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dimulai dari zakat individu ASN, kemudian perusahaan BUMN dan BUMD yang merupakan milik negara dan negara ini 87% merupakan muslim.
"Pemilik sebenarnya BUMN-BUMD itu 87% adalah muslim, jadi tidak ada salahnya BUMN-BUMD membayar zakat atas keuntungan perusahaannya. Kemudian, yang juga bisa dimulai tahap pertama, perusahaan-perusahaan syariah, perbankan syariah, perusahaan yang real estate di bursa efek syariah, atau perusahaan yang menginginkan sertifikasi halal. Untuk halal itu hartanya sudah dibersihkan untuk zakat," papar Bambang.
Lalu tahapan berikutnya, sambung dia, kewajiban zakat diberlakukan untuk masyarakat luas dan perusahaan lain dan itu cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Untuk mengurangi resisitensi dengan wajib zakat perlu insentif pajak, dia menjelaskan, zakat yang sudah dibayarkan ke Baznas dan Laz bisa untuk mengurangi penghasilan terkait dana pajak . Namun, hal ini tidak begitu menarik. Sehingga, dia ingin mencontoh yang dilakukan di Malaysia, zakat yang dibayarkan ke Baznaz dan Laz bisa mengurangi langsung kewajiban pajak. Karena zakat itu wajib, kemudian zakat itu bisa mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan.
"Yang terjadi penerimaan negara dari pajak penghasilan tidak turun, penerimaan negara dari pajak melonjak drastis sekali. Menteri Keuangan diharapkan bisa mendukung, karena Ibu Menkeu (Sri Mulyani, red) Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam sehingga Beliau akan mendukung amandemen seperti itu," harapnya.
Bambang menambahkan, sekarang ini pemerintah dalam proses menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk zakat. Sehingga, dengan Perpres ini diharapkan bisa meningkatkan pengumpulan zakat dari ASN menjadi lebih baik. "Perpres ini bisa menggantikan Inpres Nomor 3/2014 yang diterbitkan Bapak SBY," pungkasnya.
"Bagaimana kita bisa melakukan amendemen UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menurut kami sudah saatnya diamendemen karena ada beberapa kelemahan. Ketika kita menghitung potensi zakat, tidak bisa diasumsikan zakat wajib sehingga potensinya besar, nyatanya zakat belum wajib," kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Bahkan, lanjut Bambang, dalam UU Zakat sebelumnya yakni UU Nomor 38/1999 yang diteken di era Presiden BJ Habibie lebih tegas menyatakan bahwa muslim yang hartanya masuk nishab (jumlah batasan) itu wajib membayar zakat. Tapi, dalam UU yang sekarang ini justru tidak mengatur kewajiban zakat. "Sementara kalau menghitung potensi asumsi implisit, itu sudah wajib, padahal kenyataannya belum," imbuhnya. ( ).
Karena itu, dia menegaskan, Baznas melihat sudah saatnya UU tersebut di-upgrade dan menjadikan wajib zakat menjadi wajib untuk membayarkan zakatnya. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dimulai dari zakat individu ASN, kemudian perusahaan BUMN dan BUMD yang merupakan milik negara dan negara ini 87% merupakan muslim.
"Pemilik sebenarnya BUMN-BUMD itu 87% adalah muslim, jadi tidak ada salahnya BUMN-BUMD membayar zakat atas keuntungan perusahaannya. Kemudian, yang juga bisa dimulai tahap pertama, perusahaan-perusahaan syariah, perbankan syariah, perusahaan yang real estate di bursa efek syariah, atau perusahaan yang menginginkan sertifikasi halal. Untuk halal itu hartanya sudah dibersihkan untuk zakat," papar Bambang.
Lalu tahapan berikutnya, sambung dia, kewajiban zakat diberlakukan untuk masyarakat luas dan perusahaan lain dan itu cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Untuk mengurangi resisitensi dengan wajib zakat perlu insentif pajak, dia menjelaskan, zakat yang sudah dibayarkan ke Baznas dan Laz bisa untuk mengurangi penghasilan terkait dana pajak . Namun, hal ini tidak begitu menarik. Sehingga, dia ingin mencontoh yang dilakukan di Malaysia, zakat yang dibayarkan ke Baznaz dan Laz bisa mengurangi langsung kewajiban pajak. Karena zakat itu wajib, kemudian zakat itu bisa mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan.
"Yang terjadi penerimaan negara dari pajak penghasilan tidak turun, penerimaan negara dari pajak melonjak drastis sekali. Menteri Keuangan diharapkan bisa mendukung, karena Ibu Menkeu (Sri Mulyani, red) Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam sehingga Beliau akan mendukung amandemen seperti itu," harapnya.
Bambang menambahkan, sekarang ini pemerintah dalam proses menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk zakat. Sehingga, dengan Perpres ini diharapkan bisa meningkatkan pengumpulan zakat dari ASN menjadi lebih baik. "Perpres ini bisa menggantikan Inpres Nomor 3/2014 yang diterbitkan Bapak SBY," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
tulis komentar anda