Menjadikan Desa Tak Lagi Marjinal

Pekerjaan lain yang mungkin harus dilakukan ke depan adalah, bagaimana desa-desa penerima dana miliaran rupiah setiap tahunnya bisa mengalokasikannya dengan baik. Di sini jelas sekali memerlukan manajemen pemerintahan desa yang mumpuni, akuntabel, dan transparan.

Satu lagi yang juga penting adalah, bagaimana agar unit-unit usaha yang dikelola di desa bisa saling terkait dengan pelaku usaha lain yang ada di wilayah mereka, baik usaha skala kecil maupun perusahaan besar. Keterkaitan ini bisa dalam hubungannya dengan rantai pasok produksi perusahaan, atau hanya sebatas sebagai pendukung yang tidak langsung dengan proses produksi. Misalnya, pemasok katering, atau jasa lain yang dibutuhkaan perusahaan.

Di sinilah, perlunya kolaborasi aktif antara para pengusaha besar termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun swasta agar mau melibatkan BUMDes dalam proses bisnisnya. Hanya, tentu saja kapasitas BUMDes juga harus mumpuni agar bisa bersaing dengan pelaku usaha lain.

Kuncinya, tentu saja BUMDes tersebut harus mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM)-nya agar bisa adaptif, full skill, dan mengusai teknologi. Ini jelas cukup menantang mengingat SDM di desa yang mengenyam pendidikan tinggi biasanya ‘lari’ ke kota untuk bekerja di perusahaan atau di pemerintahan.

Tapi, tentu saja ini bukan akhir dari perjuangan BUMDes agar tumbuh lebih besar. Masih ada beragam cara yang bisa dilakukan, asalkan ada niat dari para pemangku kepentingan untuk mengubah mindset bahwa desa kini bukan lagi kawasan marginal.