Kinerja Tak Memuaskan, Publik Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Hasil survei opini publik Poltracking Indonesia menunjukan banyak masyarakat yang tidak merasa puas terhadap Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Keduanya telah memimpin negeri ini selama enam bulan sejak dilantik 20 Oktober tahun lalu.

Ketidakpuasan publik disebabkan oleh tidak diimplementasikannya Nawacita dalam program kebijakan pemerintah, dan sejumlah kebijakan ekonomi.

"Hasil temuan survei, sebanyak 48,5% publik tidak puas (gabungan sangat tidak puas 5,8%, dan 42,7% kurang puas) atas 6 bulan kinerja pemerintahan Jokowi-JK , dan hanya 44% (gabungan 3,5% sangat puas dan 40% cukup puas 40,5%) mengatakan puas," tutur kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam rilis survei yang bertajuk "Evaluasi Publik terhadap Kinerja 6 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK" di Hotel Sofyan, Jakarta, Minggu (19/4/2015).

Menurut Hanta, tingginya kekecewaan publik terhadap enam bulan pemerintahan Jokowi-JK disebabkan oleh tidak terealisasinya sejumlah janji Jokowi-JK yang tertuang program dan kebijakan pemerintah selama ini.

Adapun janji itu terkait visi revolusi mental dan Nawacita yang diusung Jokowi-JK. "Ketidakpuasan publik itu masuk akal mengingat janji-janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawacita masih belum maksimal," ujarnya.

Kemudian, lanjut Hanta, jika evaluasi kinerja Presiden Jokowi dan Wakilnya Jusuf Kalla (JK) dibagi, akan didapatkan hasil yang berbeda.

Terdapat 47% publik yang puas dengan kinerja Jokowi (sangat puas, 3,9% dan cukup puas, 43,1%). Sedangkan JK, terdapat 44,8% (sangat puas 2,8% dan cukup puas 42%).

"Angka tersebut wajar mengingat Jokowi selama ini lebih banyak tampil ke publik (seperti blusukan) ketimbang Jusuf Kalla," katanya.

Hanta menejaskan, survei menunjukan kekecewaan publik paling tinggi terhadap kebijakan pemerintahan bidang ekonomi yakni 66,6% (sangat tidak puas 14,4% dan kurang puas 52,2%), lalu disusul bidang hukum 55,6% (sangat tidak puas 12,9% dan kurang puas 42,7%), dan bidang keamanan 50,7% (tidak puas 8,3% dan kurang puas 42,4%).

"Hanya bidang pendidikan, (51,4%) dan kesehatan (52,7%) yang mampu mencatatkan diri dengan raihan di atas ambang batas 50%," katanya.

Selain itu, lanjut Hanta, publik juga ternyata menginginkan adanya reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja. Sebanyak 41,8 % responden setuju perombakan (gabungan sangat sejutu 5,8% dan cukup setuju 36%), dan hanya 28% yang tidak menghendaki terjadinya perombakan (sangat tidak setuju 3,9% dan kurang setuju 24,1%).

Oleh karena itu, Hanta mengharapkan hasil survei ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan saat ini.

"Bila memang diperlukan, Presiden Jokowi dapat melakukan perombakan kabinet. Selain berfungsi sebagai penyegaran, perombakan dilakukan untuk memperbaiki performa dan kinerja Kabinet Kerja," tuturnya.

Pemaparan ini merupakan hasil survei nasional yang dilaksanakan pada 23-31 April 2015. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.