Sikap Megawati Tak Cerminkan Kepribadian Bung Karno

JAKARTA - Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sebagai petugas partai, dinilai bertentangan dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial.

Hal itu seperti diungkapkan pengamat politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) Phillips Vermonte dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya "Penumpang Gelap di Tikungan" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).

"Kita harus ingat negara kita sistemnya presidensial. Jadi pusat kekuasaan kita di presiden. Tidak ada lembaga lain yang posisinya lebih tinggi dari presiden," kata Phillips.

Phillips mengingatkan, sikap Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Sukarnoputri yang dalam berbagai kesempatan mengatakan Jokowi masih petugas partai, bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh Soekarno.

Phillips memaparkan, sejarah bangsa ini pernah mengalami era demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan tertinggi absolut berada di tangan presiden.

Menurutnya, demokrasi terpimpin merupakan antitesis dari sistem demokrasi parlementer yang dianggap Soekarno kala itu memberi porsi kekuasaan lebih besar kepada partai politik ketimbang terhadap presiden.

"Kalau ingat sejarah, Bung Karno itu orang yang tidak suka sistem parlementer. Partai terlalu berkuasa, presiden terlalu lemah. Makanya Indonesia dibawa pada sistem demokrasi terpimpin. Kalau sekarang Bu Mega bilang Jokowi dan menteri adalah petugas partai, itu adalah konstruksi yang ditolak oleh Bung Karno," ungkap Phillips.

Baca: Megawati Ingatkan Pentingnya Peran Parpol bagi Pemerintah