Melalui Kongres, PDIP Harus Pertegas Komitmen Antikorupsi
Rabu, 08 April 2015 - 09:53 WIB
Melalui Kongres, PDIP Harus Pertegas Komitmen Antikorupsi
A
A
A
YOGYAKARTA - Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Bali 9-12 April mendatang diharapkan tidak sekadar memilih pengurus periode berikutnya, tapi juga memperkuat komitmen antikorupsi.
PDIP diminta tidak memberikan toleransi bagi kader partai yang terlibat kasus korupsi. "Kalau sampai ada tersangka jadi pengurus, PDIP menjadi partai yang sangat kacau. Publik kecewa dan kader yang menginginkan parpol bersih menjadi kecewa," kata mantan Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Yogyakarta, Ratno Pintoyo, Selasa 6 April 2015.
Ratno berharap PDIP mampu dan berani melahirkan kepengurusan yang diisi oleh kader yang bersih dan bukan tersangka kasus korupsi.
Hal itu diungkapkan Ratno menyikapi adanya isu tentang rencana penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul yang melibatkan mantan Bupati Bantul, Idham Samawi.
"Desakan SP3 (menghentikan penyidikan) yang sempat disuarakan itu ngawur dan tidak melihat sudut pandang kepentingan kebangsaan. Ini menciderai demokrasi dan kader PDIP,” ucapnya.
Sementara akltivis antikorupsi Rino Caroko mengaku bersama para aktivis di DIY pernah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus dana hibah Persiba.
”Kasus ini terlalu lama ditangani Kejati DIY, apalagi ada dugaan ada skenario SP3, maka kami minta KPK segera ambil alih kasus ini,” ucapnya.
PDIP diminta tidak memberikan toleransi bagi kader partai yang terlibat kasus korupsi. "Kalau sampai ada tersangka jadi pengurus, PDIP menjadi partai yang sangat kacau. Publik kecewa dan kader yang menginginkan parpol bersih menjadi kecewa," kata mantan Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Yogyakarta, Ratno Pintoyo, Selasa 6 April 2015.
Ratno berharap PDIP mampu dan berani melahirkan kepengurusan yang diisi oleh kader yang bersih dan bukan tersangka kasus korupsi.
Hal itu diungkapkan Ratno menyikapi adanya isu tentang rencana penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul yang melibatkan mantan Bupati Bantul, Idham Samawi.
"Desakan SP3 (menghentikan penyidikan) yang sempat disuarakan itu ngawur dan tidak melihat sudut pandang kepentingan kebangsaan. Ini menciderai demokrasi dan kader PDIP,” ucapnya.
Sementara akltivis antikorupsi Rino Caroko mengaku bersama para aktivis di DIY pernah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus dana hibah Persiba.
”Kasus ini terlalu lama ditangani Kejati DIY, apalagi ada dugaan ada skenario SP3, maka kami minta KPK segera ambil alih kasus ini,” ucapnya.
(dam)
