Desmond: Denny, Profesor Doktor Hukum Kok Takut Polisi
Kamis, 26 Maret 2015 - 11:49 WIB
Desmond: Denny, Profesor Doktor Hukum Kok Takut Polisi
A
A
A
JAKARTA - Klaim mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana sebagai pejuang antikorupsi mendapat kritikan dari Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa.
Politikus Partai Gerindra ini pun menantang Denny Indrayana untuk membuktikan omongannya sebagai pejuang antikorupsi atau tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi proyek payment gateway.
"Kalau dia pejuang antikorupsi, dia harus buktikan itu," ujar Desmond melalui sambungan telepon kepada Sindonews, Kamis (26/3/2015).
Menurut dia, proses hukum yang dilakukan kepolisian terhadap Denny Indrayana saat ini adalah proses hukum biasa. Maka itu, dia menyayangkan sikap Denny Indrayana yang sebelumnya selalu mencari-cari alasan agar tidak diperiksa Bareskrim Polri.
"Seorang profesor doktor hukum kok takut dengan penegak hukum (polisi)," cetus Desmond.
Sekadar diketahui, Denny Indrayana diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek payment gateway yakni program pembuatan paspor secara elektronik.
Dalam pembuatan paspor tersebut diduga terdapat kerugian negara sebesar Rp32,4 miliar. Tidak hanya itu, adapula dana pungutan tidak sah sebesar Rp605 juta dalam pembuatan program tersebut.
Politikus Partai Gerindra ini pun menantang Denny Indrayana untuk membuktikan omongannya sebagai pejuang antikorupsi atau tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi proyek payment gateway.
"Kalau dia pejuang antikorupsi, dia harus buktikan itu," ujar Desmond melalui sambungan telepon kepada Sindonews, Kamis (26/3/2015).
Menurut dia, proses hukum yang dilakukan kepolisian terhadap Denny Indrayana saat ini adalah proses hukum biasa. Maka itu, dia menyayangkan sikap Denny Indrayana yang sebelumnya selalu mencari-cari alasan agar tidak diperiksa Bareskrim Polri.
"Seorang profesor doktor hukum kok takut dengan penegak hukum (polisi)," cetus Desmond.
Sekadar diketahui, Denny Indrayana diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek payment gateway yakni program pembuatan paspor secara elektronik.
Dalam pembuatan paspor tersebut diduga terdapat kerugian negara sebesar Rp32,4 miliar. Tidak hanya itu, adapula dana pungutan tidak sah sebesar Rp605 juta dalam pembuatan program tersebut.
(kri)
