Kinerja 100 Hari Jokowi, Wali Kota Tangerang Hela Nafas Panjang
Rabu, 28 Januari 2015 - 16:37 WIB
Kinerja 100 Hari Jokowi, Wali Kota Tangerang Hela Nafas Panjang
A
A
A
TANGERANG - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menghela nafas cukup panjang saat diberondong pertanyaan kinerja 100 hari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Arief mengatakan, hingga saat ini belum ada kebijakan pemerintah pusat yang terlihat menyentuh daerah seperti Kota Tangerang. "Saya justru melihat kebijakan presiden belum terlihat untuk penanganan wilayah, seperti Kota Tangerang yang berada di sekitar Jakarta," katanya kepada wartawan di Balai Kota Tangerang, Rabu (28/1/2015).
Dia berharap, Jokowi-JK memberikan perhatian kepada daerah-daerah melalui kebijakan-kebijakan yang diambilnya. "100 hari presiden, bisalah kita ini diperhatikan, selama ini kami rasakan belum ada perhatian itu," tuturnya.
Kebijakan-kebijakan pusat yang cepat berubah juga diakui Arief kadang membuat bingung. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah bisa ikut melibatkan daerah, sehingga program-program pemerintah di daerah bisa menunjang kebijakan di pusat.
"Coba lihat saja Dirut AP II yang diganti, padahal sedang ada pengembangan bandara, hingga saat ini sejak diganti tidak ada lagi komunikasi. Kami berharap pemerintah bisa libatkan pemerintah daerah dalam hal yang menyangkut daerah," tegasnya.
Arief mengatakan, hingga saat ini belum ada kebijakan pemerintah pusat yang terlihat menyentuh daerah seperti Kota Tangerang. "Saya justru melihat kebijakan presiden belum terlihat untuk penanganan wilayah, seperti Kota Tangerang yang berada di sekitar Jakarta," katanya kepada wartawan di Balai Kota Tangerang, Rabu (28/1/2015).
Dia berharap, Jokowi-JK memberikan perhatian kepada daerah-daerah melalui kebijakan-kebijakan yang diambilnya. "100 hari presiden, bisalah kita ini diperhatikan, selama ini kami rasakan belum ada perhatian itu," tuturnya.
Kebijakan-kebijakan pusat yang cepat berubah juga diakui Arief kadang membuat bingung. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah bisa ikut melibatkan daerah, sehingga program-program pemerintah di daerah bisa menunjang kebijakan di pusat.
"Coba lihat saja Dirut AP II yang diganti, padahal sedang ada pengembangan bandara, hingga saat ini sejak diganti tidak ada lagi komunikasi. Kami berharap pemerintah bisa libatkan pemerintah daerah dalam hal yang menyangkut daerah," tegasnya.
(kri)
