Soal BBM Bersubsidi

Sudah lebih dari satu bulan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan versi pemerintah disesuaikan. Sebagian pihak menilai kebijakan ini kebijakan kurang tepat karena di tengah penurunan harga minyak dunia, namun sebagian kalangan menganggap sebagai langkah tepat karena BBM bersubsidi selalu tidak tepat sasaran.

Namun, polemik tentang tepat atau tidaknya menaikkan harga BBM bersubsidi sudah reda dan semua pihak tampaknya menerima baik dengan catatan atau pasrah saja. Persoalan tentang BBM di negeri ini pun tidak berhenti pada di sini. Pemerintah bahkan sudah berancang-ancang untuk mengeluarkan kebijakan baru terkait BBM bersubsidi.

Pada awal 2015 nanti, pemerintah menerapkan pola baru bersubsidi yang disebut subsidi tetap. Besaran subsidi tetap yang tengah dikaji yaitu Rp1.500 atau Rp2.000. Dengan subsidi tetap ini, nantinya harga BBM jenis premium dan solar tidak tetap namun selalu berubah mengikuti harga minyak dunia.

Sederhananya, harga premium dan solar nantinya seperti harga pertamax, namun tidak setinggi harga pertamax. Masih hangat tentang rencana subsidi tetap BBM bersubsidi tersebut, pemerintah kembali berwacana menghapus BBM jenis premium. Usulan ini merupakan rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas dengan berbagai pertimbangan, di antaranya terkait impor yang terlalu mahal, nilai oktan yang terlalu tinggi sehingga membahayakan lingkungan, dan dugaan adanya mafia migas dalam proses impornya.

Pemerintah pun membuka lebar usulan ini dan saat ini rencana tersebut tengah dimatangkan. Saat ini PT Pertamina (persero) tengah mengkaji rekomendasi tersebut untuk dimatangkan. Persoalan migas tampaknya menjadi pemikiran serius pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Tentu jika goal -nya adalah untuk kemajuan bangsa ini, tentu kebijakan ini perlu didukung. Namun, pemerintah tentunya juga harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan soal migas, karena ranah ini sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia. Mengapa sensitif, karena masyarakat Indonesia sangat bergantung pada migas.

Jika salah dalam menentukan dan menjalankan kebijakan ini, akan terjadi kekacauan. Ujungnya rakyat yang dirugikan, bukan diuntungkan. Memberikan subsidi tetap bagi BBM bersubsidi tentu butuh sosialisasi yang jelas kepada rakyat agar terjadi pemahaman yang benar tentang kebijakan ini. Pemerintah harus mampu menjelaskan secara gamblang tentang kebijakan ini agar rakyat merasa tidak hanya sebagai objek dalam kebijakan ini.

Pemerintah harus menempatkan rakyat sebagai subjek, yang artinya pemerintah harus menjelaskan bahwa memberikan subsidi tetap terhadap BBM bersubsidi tujuannya untuk mempercepat pembangunan bangsa ini. Dengan subsidi tetap, artinya anggaran subsidi terhadap BBM jenis premium dan solar semakin bisa di-manage lebih baik karena angkanya cenderung konstan.

Rekomendasi penghapusan premium pun juga harus dikaji lebih dalam. Pasalnya, saat ini premium yang menjadi andalan rakyat Indonesia, terutama di daerah-daerah pelosok. Jika menghapus premium, bagaimana dengan daerah-daerah pelosok yang selama ini tidak tersedia BBM nonsubsidi seperti jenis pertamax.

Lalu, apakah pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur berupa SPBU-SPBU di daerah pelosok yang selama ini hanya menyediakan premium dan solar. Kita yakin hal ini memang sudah dipertimbangkan oleh pemerintah ataupun Pertamina. Implementasi di lapangan harus lebih diperjelas jika memang kebijakan ini harus dijalankan.

Apakah nantinya rakyat mengerti mengapa premium harus dihapus dan diganti dengan pertamax, pemerintah juga harus bisa menjelaskan. Memang pada akhirnya tidak semua sepakat dengan kebijakan ini, namun cara pemerintah meredam gejolak saat ini menaikkan harga BBM bersubsidi awal November 2014 lalu bisa menjadi contoh.

Gejolak tetap ada, namun akan bisa diredam jika pada akhirnya masyarakat akan tahu dan merasakan hasil dari kebijakan tersebut. Maka jadikan masyarakat sebagai subjek, bukan objek sebuah kebijakan.