Mendagri Gandeng KPK Pada Seleksi Penerimaan IPDN
Mendagri Gandeng KPK Pada Seleksi Penerimaan IPDN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Megeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menggandeng KPK untuk berpartisipasi dalam proses seleksi penerimaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Tjahjo mengungkapkan, hal tersebut adalah salah satu langkah bahwa Kemendagri ingin membuka diri dan transparan mengenai proses rekrutmen seorang calon pegawai negeri, khususnya IPDN.
"KPK ikut memonitor, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan, jangan sampai ada kuota yang tidak benar, jangan sampai ada proses dalam tanda petik, money politic, dan sebagainya," ujar Tjahjo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2014).
"Sehingga kita ingin IPDN nanti ke depan mampu melahirkan sosok calon peraja pegawai yang punya dedikasi karakter bagaimana yang diharapkan oleh KPK," sambungnya.
Ini dilakukan, kata dia, agar sistem pemerintahan ke depannya lebih baik dengan memiliki calon pegawai praja terdidik untuk tidak melakukan korupsi.
"Makanya sekarang ini ditata dengan baik ‎sejak dia masuk di IPDN. KPK mulai masuk, ikut membantu menertibkan," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Dia mengatakan, ini sudah tahun kedua KPK ikut berpartisipasi dalam seleksi penerimaan IPDN.
"Kami terlibat sejak rekrutmen awal di daerah. Jadi kita tahu bahwa di daerah-daerah banyak sekali yang belum punya sistem rekrutmen yang baik seperti AKPOL."
"Dan karena itu memang ini butuh proses dan Pak Menteri sangat kita harapkan. Kami percaya akan banyak perbaikan dalam kurikulum di IPDN," tandas Adnan.
Tjahjo mengungkapkan, hal tersebut adalah salah satu langkah bahwa Kemendagri ingin membuka diri dan transparan mengenai proses rekrutmen seorang calon pegawai negeri, khususnya IPDN.
"KPK ikut memonitor, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan, jangan sampai ada kuota yang tidak benar, jangan sampai ada proses dalam tanda petik, money politic, dan sebagainya," ujar Tjahjo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2014).
"Sehingga kita ingin IPDN nanti ke depan mampu melahirkan sosok calon peraja pegawai yang punya dedikasi karakter bagaimana yang diharapkan oleh KPK," sambungnya.
Ini dilakukan, kata dia, agar sistem pemerintahan ke depannya lebih baik dengan memiliki calon pegawai praja terdidik untuk tidak melakukan korupsi.
"Makanya sekarang ini ditata dengan baik ‎sejak dia masuk di IPDN. KPK mulai masuk, ikut membantu menertibkan," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Dia mengatakan, ini sudah tahun kedua KPK ikut berpartisipasi dalam seleksi penerimaan IPDN.
"Kami terlibat sejak rekrutmen awal di daerah. Jadi kita tahu bahwa di daerah-daerah banyak sekali yang belum punya sistem rekrutmen yang baik seperti AKPOL."
"Dan karena itu memang ini butuh proses dan Pak Menteri sangat kita harapkan. Kami percaya akan banyak perbaikan dalam kurikulum di IPDN," tandas Adnan.
(kri)
Explore More