Golkar Minta Keputusan Tolak Perppu Pilkada Dihargai
Sabtu, 06 Desember 2014 - 01:24 WIB
Golkar Minta Keputusan Tolak Perppu Pilkada Dihargai
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar menegaskan keputusan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) merupakan aspirasi kader.
Aspirasi itu muncuk dalam wacana yang berkembang dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Bali, 30 November-4 Desember lalu.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan sebagai partai yang mengusung asas demokrasi, tidak ada jalan lain kecuali merangkum seluruh aspirasi yang berkembang dari para kader.
"Kekuatan Partai Golkar ada pada sistem dan unsur demokrasi. Seluruh pengambilan keputusan dalam Munas kemarin dilakukan demokratis. Jadi tidak ada jalan lain kecuali merangkum aspirasi yang berkembang," kata Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat 5 Desember 2014.
Idrus meminta keputusan Partai Golkar tersebut untuk dihargai semua pihak.
"Kita meperhatikan dinamika politik di DPR, maka kita membuat rekomendasi. Jadi status keputusan itu adalah rekomendasi kepada DPP untuk menolak Perppu Pilkada," tutur Idrus.
Meski telah menolak Perppu Pilkada, Idrus mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan komunikasi politik terhadap seluruh fraksi di parlemen.
Komunikasi tersebut, lanjut dia, untuk menjelaskan seluruh aspirasi dan putusan politik merupakan hasil dinamika dalam Munas Bali.
"Inilah proses politik yang harus kita hargai," tutup Idrus
Seperti diketahui, di penghujung jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Perppu Pilkada.
Perppu itu untuk membatalkan UU Pilkada yang telah disahkan DPR. Perppu itu diterbitkan SBY karena tidak setuju dengan isi UU Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.
Aspirasi itu muncuk dalam wacana yang berkembang dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Bali, 30 November-4 Desember lalu.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan sebagai partai yang mengusung asas demokrasi, tidak ada jalan lain kecuali merangkum seluruh aspirasi yang berkembang dari para kader.
"Kekuatan Partai Golkar ada pada sistem dan unsur demokrasi. Seluruh pengambilan keputusan dalam Munas kemarin dilakukan demokratis. Jadi tidak ada jalan lain kecuali merangkum aspirasi yang berkembang," kata Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat 5 Desember 2014.
Idrus meminta keputusan Partai Golkar tersebut untuk dihargai semua pihak.
"Kita meperhatikan dinamika politik di DPR, maka kita membuat rekomendasi. Jadi status keputusan itu adalah rekomendasi kepada DPP untuk menolak Perppu Pilkada," tutur Idrus.
Meski telah menolak Perppu Pilkada, Idrus mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan komunikasi politik terhadap seluruh fraksi di parlemen.
Komunikasi tersebut, lanjut dia, untuk menjelaskan seluruh aspirasi dan putusan politik merupakan hasil dinamika dalam Munas Bali.
"Inilah proses politik yang harus kita hargai," tutup Idrus
Seperti diketahui, di penghujung jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Perppu Pilkada.
Perppu itu untuk membatalkan UU Pilkada yang telah disahkan DPR. Perppu itu diterbitkan SBY karena tidak setuju dengan isi UU Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.
(dam)
