Bahas Perppu Pilkada, Gerindra Ajak PDIP Duduk Satu Meja
Jum'at, 05 Desember 2014 - 11:59 WIB
Bahas Perppu Pilkada, Gerindra Ajak PDIP Duduk Satu Meja
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerindra akan segera menemui seluruh partai politik, baik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Pertemuan itu rencananya untuk membahas bersama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pilkada yang diterbitkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa jabatannya.
"Pada dasarnya tidak hanya kami (KMP), pada saatnya kami juga akan berbicara dengan PDIP dan lainnya," kata Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2014).
Menurut Muzani, persoalan Perppu Pilkada ini bukanlah persoalan KMP dan KIH. Melainkan, persoalan tentang masa depan penegakan demokrasi di daerah-daerah. Sehingga, kata dia, format Perppu Pilkada harus dibicarakan secara utuh dan matang.
Muzani mengaku, sejauh ini pihaknya telah meminta PDIP untuk duduk satu meja membicarakan persoalan Perppu. Namun, lanjut dia, belum diketahui kapan PDIP dan Gerindra akan bertemu.
"Ini persoalan bagaimana komitmen kita yang ada di DPR RI untuk membangun demokrasi yang ada di daerah. Bagaimana kita yang berwenang terhadap pembuatan regulasi, bertanggungjawab menjamin berjalannya demokrasi di daerah-daerah. Makanya harus dicari yang terbaik, apakah melalui DPRD atau langsung," pungkasnya.
Pertemuan itu rencananya untuk membahas bersama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pilkada yang diterbitkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa jabatannya.
"Pada dasarnya tidak hanya kami (KMP), pada saatnya kami juga akan berbicara dengan PDIP dan lainnya," kata Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2014).
Menurut Muzani, persoalan Perppu Pilkada ini bukanlah persoalan KMP dan KIH. Melainkan, persoalan tentang masa depan penegakan demokrasi di daerah-daerah. Sehingga, kata dia, format Perppu Pilkada harus dibicarakan secara utuh dan matang.
Muzani mengaku, sejauh ini pihaknya telah meminta PDIP untuk duduk satu meja membicarakan persoalan Perppu. Namun, lanjut dia, belum diketahui kapan PDIP dan Gerindra akan bertemu.
"Ini persoalan bagaimana komitmen kita yang ada di DPR RI untuk membangun demokrasi yang ada di daerah. Bagaimana kita yang berwenang terhadap pembuatan regulasi, bertanggungjawab menjamin berjalannya demokrasi di daerah-daerah. Makanya harus dicari yang terbaik, apakah melalui DPRD atau langsung," pungkasnya.
(kri)
