Polemik BBM

Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hampir pasti naik. Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu tiba dari lawatan ke sejumlah negara untuk mengikuti agenda internasional.

Diperkirakan pengumuman kenaikan harga BBM itu akan dilakukan pekan depan. Kita ketahui kenaikan harga BBM tidak hanya soal defisit anggaran dan subsidi yang tidak tepat sasaran, tetapi sudah beririsan dengan persoalan politik, ekonomi, sosial, komunikasi, dan keamanan. Menaikkan harga BBM bersubsidi seperti menjadi momok yang menakutkan bagi setiap presiden yang berkuasa.

Termasuk juga bagi Jokowi yang sedang menikmati bulan madu sebagai presiden. Kenaikan harga BBM juga menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, termasuk kalangan yang kurang mampu dan hidupnya pas-pasan. Kenaikan Rp500 setiap liter premium ataupun solar pasti berdampak panjang.

Harga-harga kebutuhan pokok akan melambung tinggi, bahkan sebelum kenaikan resmi diumumkan harga kebutuhan pokok sudah merangkak naik. Jumlah orang miskin diperkirakan akan naik karena daya beli mereka akan anjlok.

Pemerintah Jokowi mencoba menjawab itu dengan meluncurkan tiga kartu sakti, yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera. Kita tidak tahu persis sejauh mana kesiapan internal pemerintah untuk memastikan bahwa kartu-kartu itu bisa berfungsi saat digunakan masyarakat kurang mampu yang terdampak kenaikan harga BBM.

Yang terlihat, Presiden Jokowi begitu cepat meluncurkan tiga kartu yang memang menjadi jualan selama kampanye pilpres lalu. Pemerintah memang butuh speed dalam bekerja, tapi speed bukan berarti mengabaikan aturan dan mengorbankan kualitas. Apa gunanya kartu-kartu yang bagus itu jika tidak bisa digunakan secara maksimal oleh masyarakat.

Karena itu, wajar jika DPR dan sejumlah kalangan mempertanyakan kesiapan pemerintah terkait eksekusi di lapangan atas kartukartu itu. Jangan sampai masyarakat sudah telanjur menggantungkan harapan, tapi harus terkatung-katung karena tidak bisa diterapkan di lapangan. Pembayaran klaim atas tiga kartu itu pasti akan diambil dari APBN.

Karena itu, pengelolaan, penggunaan, dan perencanaan pun harus terbuka dan transparan. Jadi, seyogianya pemerintah bisa menjelaskan secara gamblang kepada publik perihal kartu-kartu itu tadi. Berikutnya adalah respons masyarakat terhadap rencana kenaikan BBM. Demonstrasi pecah di hampir seluruh kota besar untuk menolak rencana kenaikan itu.

Sejumlah pihak juga mendesak pemerintahan Jokowi bisa berpikir dan bertindak lebih kreatif lagi dengan terobosan yang gemilang, sehingga tidak perlu menaikkan harga BBM untuk menutupi defisit anggaran. Bagaimana caranya? Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan menteri-menteri Kabinet Kerja adalah orang-orang andal yang tidak diragukan lagi kapasitasnya untuk mencari solusi terbaik dalam polemik BBM ini.

Publik berharap menaikkan harga BBM bersubsidi adalah jalan terakhir yang ditempuh, setelah terobosan-terobosan yang dilakukan tetapi gagal menyelamatkan APBN kita. Publik sudah begitu yakin dan percaya Jokowi mampu berbuat banyak mengatasi berbagai persoalan pelik dengan gaya dan caranya yang khas.

Gaya khas Jokowi memang mengundang decak kagum banyak orang. Tentu ini modal besarbagi Jokowi. Namun, mampukah Presiden Jokowi mengonversi gaya khasnya menjadi kebijakan dan terobosan brilian yang langsung menusuk pada jantung persoalan? Kita belum bisa menilai. Masih terlalu dini untuk menilainya.

Tapi yang jelas, kita berharap agar Presiden Jokowi mampu mengonversi modal sosialnya itu menjadi prestasi yang mengagumkan dan dikenang masyarakat. Meminjam istilah Jokowi saat pidato pelantikan, bahwa sekarang waktunya kerja, kerja, kerja. Tinggalkan pencitraan karena musim kampanye sudah lewat. Waktunya membuktikan diri bahwa rakyat tidak salah menggantungkan harapan kepadanya.