Tak Didengar KMP, PPP Ancam Merapat ke KIH
Selasa, 07 Oktober 2014 - 17:28 WIB
Tak Didengar KMP, PPP Ancam Merapat ke KIH
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekjen PPP Syaifullah Tamliha mengaku mendapat tawaran kursi Wakil Ketua MPR dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Jokowi-JK.
Syaifullah menegaskan, tetap berjuang mendapatkan jatah kursi Pemimpin MPR. Pasalnya, hal itu sudah sesuai dengan rapat pleno partainya.
"Rapat pleno memutuskan, (Pemimpin MPR) harga mati bagi PPP. Kami 100 persen mengajukan Hasrul Azwar," kata Tamliha di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Kendati sudah mendapat tawaran dari KIH, Tamliha mengatakan akan disampaikan terlebih dahulu ke Koalisi Merah Putih (KMP) koalisi pendukung Prabowo, supaya tidak menyalahi etika dalam berpolitik.
Tamliha menyebut, pihaknya hanya menginginkan KMP adil terhadap partainya. Bahkan, PPP sudah rela tidak mendapatkan jatah wakil Ketua DPR meskipun menjadi haknya yang tertuang dalam kesepakatan tertulis di KMP.
"Demokrat sebelum bergabung ke KMP kami dapatkan jatah Wakil Ketua DPR, itu secara tertulis dan ditandatangani oleh Setya Novanto," tegasnya.
Dia berharap, KMP mempunyai niat baik untuk mengembalikan haknya. Tidak hanya itu, PPP diyakini sebagai penentu dalam pemilihan Pemimpin MPR periode 2014-2019.
"Siapa yang mau terima silakan, siapa yang bisa nampung ya itu (PPP akan bergabung), kami siap bergabung. Kita punya etika politik kita lapor dulu ini belum talak," tegas Syaifullah.
Syaifullah menegaskan, tetap berjuang mendapatkan jatah kursi Pemimpin MPR. Pasalnya, hal itu sudah sesuai dengan rapat pleno partainya.
"Rapat pleno memutuskan, (Pemimpin MPR) harga mati bagi PPP. Kami 100 persen mengajukan Hasrul Azwar," kata Tamliha di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Kendati sudah mendapat tawaran dari KIH, Tamliha mengatakan akan disampaikan terlebih dahulu ke Koalisi Merah Putih (KMP) koalisi pendukung Prabowo, supaya tidak menyalahi etika dalam berpolitik.
Tamliha menyebut, pihaknya hanya menginginkan KMP adil terhadap partainya. Bahkan, PPP sudah rela tidak mendapatkan jatah wakil Ketua DPR meskipun menjadi haknya yang tertuang dalam kesepakatan tertulis di KMP.
"Demokrat sebelum bergabung ke KMP kami dapatkan jatah Wakil Ketua DPR, itu secara tertulis dan ditandatangani oleh Setya Novanto," tegasnya.
Dia berharap, KMP mempunyai niat baik untuk mengembalikan haknya. Tidak hanya itu, PPP diyakini sebagai penentu dalam pemilihan Pemimpin MPR periode 2014-2019.
"Siapa yang mau terima silakan, siapa yang bisa nampung ya itu (PPP akan bergabung), kami siap bergabung. Kita punya etika politik kita lapor dulu ini belum talak," tegas Syaifullah.
(maf)
