Surya Paloh Justru Sedih SBY Terbitkan Perppu Pilkada
Rabu, 01 Oktober 2014 - 14:38 WIB
Surya Paloh Justru Sedih SBY Terbitkan Perppu Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menerbitkan Perppu Pilkada. Ternyata rencana itu tidak membuat Surya Paloh gembira.
Rencana SBY itu justru membuat sedih Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.
"Saya pikir itu sedih sekali kenapa harus ada Perppu itu," kata Surya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10/2014).
Menurut dia, upaya pemerintah mengeluarkan Perppu tidak perlu jika sejak awal SBY bisa mengonsolidasikan partainya.
"Saya pikir itu sedih sekali kenapa harus ada perppu itu, harusnya seorang presiden dan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat mampu memproyeksikan bahwa hal seperti ini tidak boleh harus terjadi," tutur Surya.
Presiden SBY berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengganti UU Pilkada.
Langkah politik itu diambil menyusul banyaknya kritikan kepada SBY pasca aksi walk out Demokrat pada rapat paripurna pemgesahan UU Pilkada, Jumat 26 September 2014 dini hari.
Adapun dalam UU Pilkada yang baru disahkan DPRD itu diatur kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Rencana SBY itu justru membuat sedih Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.
"Saya pikir itu sedih sekali kenapa harus ada Perppu itu," kata Surya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10/2014).
Menurut dia, upaya pemerintah mengeluarkan Perppu tidak perlu jika sejak awal SBY bisa mengonsolidasikan partainya.
"Saya pikir itu sedih sekali kenapa harus ada perppu itu, harusnya seorang presiden dan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat mampu memproyeksikan bahwa hal seperti ini tidak boleh harus terjadi," tutur Surya.
Presiden SBY berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengganti UU Pilkada.
Langkah politik itu diambil menyusul banyaknya kritikan kepada SBY pasca aksi walk out Demokrat pada rapat paripurna pemgesahan UU Pilkada, Jumat 26 September 2014 dini hari.
Adapun dalam UU Pilkada yang baru disahkan DPRD itu diatur kepala daerah dipilih oleh DPRD.
(dam)
