Ramai Dikritik, SBY Disarankan Sementara Tetap di Luar Negeri
Sabtu, 27 September 2014 - 16:37 WIB
Ramai Dikritik, SBY Disarankan Sementara Tetap di Luar Negeri
A
A
A
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sementara waktu disarankan tidak tidak kembali ke Indonesia. Hal ini terkait ramainya kritikan terhadap SBY, hingga di media sosial menyangkut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
Direktur Eksekutif Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti, Fahmi Habsyi mengatakan, sebaiknya Presiden SBY memperpanjang lawatannya di luar negeri hingga pelantikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dilantik.
"SBY sebaiknya tidak usah kembali ke Indonesia dahulu hingga pelantikan presiden tanggal 20 Oktober," ujar Fahmi di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/9/2014).
Dia menjelaskan alasan SBY disarankan tetap di luar negeri sementara untuk merenung mengenai kehormatannya. Lanjutnya, SBY punya pilihan bergabung untuk memperkuat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla atau bergabung dengan koalisi Prabowo-Hatta yang dikenal koalisi merah putih (KMP).
"Jadi SBY punya waktu untuk berpikir jernih apa yang sebaiknya dilakukan untuk bangsa ini ke depan," ucapnya.
Sebelumnya SBY menyampaikan mendukung pilkada secara langsung. Namun dalam pembahasan UU Pilkada di DPR, sikap partai yang dipimpinnya itu memilih walk out (WO), karena opsi yang diusulkan ditolak dalam rapat Paripurna DPR. Usulan Fraksi Partai Demokrat itu adalah, pilkada secara langsung dengan 10 catatan.
Sikap Demokrat ini kemudian dianggap ikut andil atas disetujuinya pilkada melalui DPRD dan tertuang dalam UU Pilkada.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti, Fahmi Habsyi mengatakan, sebaiknya Presiden SBY memperpanjang lawatannya di luar negeri hingga pelantikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dilantik.
"SBY sebaiknya tidak usah kembali ke Indonesia dahulu hingga pelantikan presiden tanggal 20 Oktober," ujar Fahmi di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/9/2014).
Dia menjelaskan alasan SBY disarankan tetap di luar negeri sementara untuk merenung mengenai kehormatannya. Lanjutnya, SBY punya pilihan bergabung untuk memperkuat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla atau bergabung dengan koalisi Prabowo-Hatta yang dikenal koalisi merah putih (KMP).
"Jadi SBY punya waktu untuk berpikir jernih apa yang sebaiknya dilakukan untuk bangsa ini ke depan," ucapnya.
Sebelumnya SBY menyampaikan mendukung pilkada secara langsung. Namun dalam pembahasan UU Pilkada di DPR, sikap partai yang dipimpinnya itu memilih walk out (WO), karena opsi yang diusulkan ditolak dalam rapat Paripurna DPR. Usulan Fraksi Partai Demokrat itu adalah, pilkada secara langsung dengan 10 catatan.
Sikap Demokrat ini kemudian dianggap ikut andil atas disetujuinya pilkada melalui DPRD dan tertuang dalam UU Pilkada.
(kur)
