RUU Pilkada Uji Soliditas Koalisi Merah Putih
Kamis, 25 September 2014 - 10:50 WIB
RUU Pilkada Uji Soliditas Koalisi Merah Putih
A
A
A
JAKARTA - Pengesahan RUU Pilkada menjadi ujian bagi soliditas Koalisi Merah Putih (KMP) melalui rapat paripurna di DPR.
Di mana mereka yang tergabung di dalam koalisi pendukung Prabowo-Hatta ini sepakat agar pilkada dilaksanakan oleh DPRD dan dimasukkan ke dalam RUU Pilkada.
"Iya itu benar sekali. Karena habis ini sudah tidak ada lagi isu besar yang akan diambil. Ini salah satu hal krusial yang mesti kita perjuangkan," kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Kata Tantowi, sampai saat ini opsi pemilihan kepala daerah masih dua, yakni dilaksanakan secara langsung dan DPRD.
Mengenai sikap Fraksi Partai Demokrat yang menginginkan pilkada langsung dengan syarat 10 perbaikan yang wajib dipenuhi, kata Tantowi, Koalisi Merah Putih tak mempersoalkan. Mereka optimis tetap menang.
"Tapi, terkait langsung ini Partai Demokrat punya opsi tambahan terkait 10 syarat yang hukumnya wajib. Jika tidak, ini yang kita saksikan bersama apa sikap teman-teman Partai Demokrat, apabila syarat tidak diakomodir," tuturnya.
"Yang bisa saya sampaikan beberapa pertemuan kami seperti itu, dan ini sikap politik yang harus kita hormati," pungkasnya.
Di mana mereka yang tergabung di dalam koalisi pendukung Prabowo-Hatta ini sepakat agar pilkada dilaksanakan oleh DPRD dan dimasukkan ke dalam RUU Pilkada.
"Iya itu benar sekali. Karena habis ini sudah tidak ada lagi isu besar yang akan diambil. Ini salah satu hal krusial yang mesti kita perjuangkan," kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Kata Tantowi, sampai saat ini opsi pemilihan kepala daerah masih dua, yakni dilaksanakan secara langsung dan DPRD.
Mengenai sikap Fraksi Partai Demokrat yang menginginkan pilkada langsung dengan syarat 10 perbaikan yang wajib dipenuhi, kata Tantowi, Koalisi Merah Putih tak mempersoalkan. Mereka optimis tetap menang.
"Tapi, terkait langsung ini Partai Demokrat punya opsi tambahan terkait 10 syarat yang hukumnya wajib. Jika tidak, ini yang kita saksikan bersama apa sikap teman-teman Partai Demokrat, apabila syarat tidak diakomodir," tuturnya.
"Yang bisa saya sampaikan beberapa pertemuan kami seperti itu, dan ini sikap politik yang harus kita hormati," pungkasnya.
(maf)
