Kembalikan Marwah Esemka

Jum'at, 12 September 2014 - 15:36 WIB
Kembalikan Marwah Esemka
Kembalikan Marwah Esemka
A A A
Mengapa Joko Widodo (Jokowi) dan anggota kabinetnya nanti tidak sekalian menggunakan mobil Esemka?

Harapan ini disampaikan sejumlah pihak, termasuk para siswa di Solo yang terlibat dalam proyek mobil nasional tersebut dan pencetus Esemka, Sukiyat, setelah mantan wali kota Solo tersebut menolak rencana pengadaan Mercedes-Benz yang dilakukan Sekretariat Negara untuk anggota kabinetnya nanti.

Mereka menjamin Esemka layak pakai dan mengklaim kualitasnya sejajar dengan produk pabrikan raksasa dari Jepang maupun Jerman. Mereka meyakinkan para menteri tak perlu takut karena mobil Esemka bisa dipacu secepat mungkin dan tetap nyaman.

Jaminan ini diberikan dengan alasan Esemka dibuat benar-benar dengan perhitungan matang. Sekitar 16.000 komponen yang diperhitungkan masak-masak. Lagi pula, untuk mobil VVIP bisa dibuat dengan spesifikasi khusus.

Mereka pun menggantungkan harapan langkah ini bisa mendorong terwujudnya mobil nasional (mobnas), seperti negeri jiran Malaysia dengan Proton-nya dan Korea Selatan dengan sejumlah mobil kebanggaannya. Bagaimana respons Jokowi? “Nantilah, nanti setelah 20 Oktober (dilantik jadi presiden) saya bicara,” tuturnya.

Pemanfaatan Esemka sebagai tunggangan presiden, wapres, menteri, dan pejabat negara lain memang patut menjadi opsi setelah Jokowi menolak Mercedes-Benz. Urgensi ini berdasarkan pemahaman bahwa orientasi penggunaan mobil dinas jangan berhenti pada efisiensi. Ibarat pepatah sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, ada muatan nilai penting lain yang bisa sekaligus diraih.

Dengan menggunakan mobil Esemka, Jokowi menunjukkan konsistensinya pada nilai populisme-kerakyatan yang dijunjungnya. Jokowi yang selama ini biasa tidak menggunakan mobil mewah, malah menggunakan bajaj saat kampanye, bisa membuktikan bahwa perilaku demikian merupakan cerminan gaya hidup dan kesederhanaan yang melekat erat pada dirinya.

Di sisi lain, Jokowi bisa menepis cibiran bahwa Esemka hanya dijadikan tunggangan untuk melambungkan namanya di fora nasional dan tunggangan politik untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta, seperti diakui Sukiyat. Menempatkan Esemka di kasta tertinggi mobil dinas akan mengembalikan marwah Esemka sebagai tunggangan dan bagian Jokowi sesungguhnya, bukan sekadar tunggangan pencitraan.

Langkah Jokowi dan kabinetnya menggunakan mobil Esemka pun bisa menjadi stepping stone untuk mewujudkan ambisi bangsa ini memiliki mobnas sendiri. Menjadikan Esemka sebagai kendaraan resmi pemerintah, Jokowi minimal sudah menunjukkan komitmen negara untuk mendorong terwujudnya mobnas. Tentu, komitmen juga harus diikuti dengan dukungan legislasi, modal, dan lainnya.

Apalagi bila mobnas bisa terwujud, Jokowi sekaligus secara konkret menghadirkan kebanggaan bangsa dan rasa nasionalisme, yakni bahwa bangsa ini tidak kalah dengan Malaysia atau bahkan negara produsen kendaraan utama dunia seperti Korea Selatan dan Jepang, dan tidak selamanya dijajah oleh merek-merek multinational corporation .

Berangkat dari pemahaman ini, keberadaan Esemka sebagai mobil presiden dan pejabat negara bukan sebatas solusi efisiensi anggaran, tapi bisa menjadi salah satu tolak ukur kepemimpinan transformatif Jokowi dengan banyak teladan akan kesederhanaan dan melakukan banyak perubahan untuk menuju masa depan bangsa lebih baik.

Tak kalah penting, Esemka juga bisa menjadi tolok ukur sejauh mana Jokowi mewujudkan gagasan revolusi mental untuk menghilangkan mental inlander dan kungkungan pesimisme. Sebaliknya, menumbuhkan kepercayaan dan rasa optimisme bahwa bangsa ini mampu mandiri dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Semoga.
(kri)
Berita Terkait
Sudah Saatnya Harga...
Sudah Saatnya Harga BBM Turun
Bahan Pangan Aman, Distribusi...
Bahan Pangan Aman, Distribusi Bisa Tersendat
Korona dan Kebangkitan...
Korona dan Kebangkitan Produk Dalam Negeri
Mengandalkan Sektor...
Mengandalkan Sektor Konsumsi
Mendata Masyarakat Miskin...
Mendata Masyarakat Miskin Baru
Reaktivasi Rumah Ibadah...
Reaktivasi Rumah Ibadah Tak Cukup Regulasi
Berita Terkini
Amanat Lengkap Presiden...
Amanat Lengkap Presiden Prabowo di Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri Tahun 2026
Jenderal Agus Subiyanto...
Jenderal Agus Subiyanto Pastikan TNI Siap Dukung Swasembada Beras
PN Jakarta Selatan Tunda...
PN Jakarta Selatan Tunda Sidang Praperadilan Roy Suryo Jilid 3 Pekan Depan
Sidang Praperadilan...
Sidang Praperadilan Jilid 3 Roy Suryo Digelar di PN Jakarta Selatan Hari Ini
TNI-Polri Harus Profesional,...
TNI-Polri Harus Profesional, Prabowo: Jangan Ada Loyalitas Korps yang Sempit
Pakar Hukum Didit Wijayanto...
Pakar Hukum Didit Wijayanto Sebut Dian Sandi Harusnya Terkena Pasal 32 UU ITE, Bukan Roy Suryo
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved