Untuk Apa Jadi Menteri?

JAKARTA - Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tinggal menunggu pergantian bulan. Sembari menunggu ”pergantian pemain” Jokowi disibukkan dengan urusan formasi kabinet seperti apa yang bisa mewujudkan visi-misinya.

Tentu saja, dia juga memeras otak siapa saja yang bakal mengisi posisi-posisi di kabinet. Urusan kedua ini jauh lebih rumit.

Betapa tidak, berdasarkan pengakuan mantan wali kota Solo tersebut, sudah ada ribuan orang mengantre.

Mereka datang dari berbagai unsur. Ada parpol pendukung, ormas, kelompok kepentingan, relawan, dan lainnya. Terakhir, kemarin, relawan yang menjaring nama menteri lewat www.kabinetrakyat.org bahkan sudah menyerahkan 42 nama beserta jabatannya.

Rumitnya, walaupun hak memilih menteri sepenuhnya di tangan Jokowi sebagai presiden, menyaring ribuan nama dengan berbagai kepentingan dan agenda di belakangnya bukanlah perkara mudah.

Belum lagi jika ada intervensi invisible hand dari kekuatan besar yang merasa punya saham terhadap naiknya dia sebagai presiden.

Repotnya lagi, ribuan kandidat tersebut pasti menyatakan ”siap” karena merasa layak menjadi menteri.

Kesiapan ini di antaranya ada yang disampaikan lewat media, ada yang ”meminjam mulut” pengamat, menumpang rekomendasi relawan, bahkan ada yang sengaja memasang advertorial untuk menunjukkan siapa dia.

Benarkah semua siap menjadi menteri? Siapa pun kalau mendapat jabatan dengan iming-iming privilese dan segunung materi yang bakal diraih pastilah menyatakan siap.

Tapi jika definisi siap dimaksud mengarah pada sejauh mana yang bersangkutan akan mampu menanggung beratnya persoalan dan segala risiko atas anomali yang diperbuat, apakah mereka benar-benar siap?

Pertanyaan tersebut perlu disampaikan untuk mengajak mereka yang merasa siap menjadi menteri berkontemplasi bahwa menjadi menteri itu tidak mudah.

Berkaca pada kabinet sebelumnya, banyak menteri yang awalnya menjanjikan seribu harapan, ternyata luput sama sekali, hingga pada akhirnya bukan menjadi beban presiden saja, tapi juga beban masyarakat karena setumpuk masalah belum juga terselesaikan.

Banyak menteri awalnya bersemangat meneken pakta integritas tidak melakukan korupsi, ternyata faktanya di akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dua menteri sudah menjadi tersangka–Suryadharma Ali dan Jero Wacik–dan satu divonis empat tahun penjara: yakni Andi Mallarangeng.

Jika ujungnya hanya menimbulkan beban, bahkan membawa noda hitam bagi diri dan keluarganya, lantas untuk apa mengejar jabatan menteri? Karena itu, mereka yang mengaku siap merenunglah bahwa menjadi menteri itu tidak mudah.

Menjadi menteri, seperti makna asal menteri yang berasal dari bahasa Prancis kuno, ministre , adalah menjadi pelayan.

Jangan membayangkan dengan menjadi menteri serta-merta akan hidup penuh privilese, tapi juga menghadapi seabrek tugas dan tanggung jawab yang membutuhkan eksploitasi tenaga dan pikiran untuk melayani tuntutan dan harapan masyarakat dan bangsa.

Dengan pemahaman ini, tujuan kesiapan menjadi menteri sejatinya kesiapan untuk bersiap pada totalitas pengabdian.

Totalitas pengabdian berarti juga totalitas menjauhi godaan gula-gula kekuasaan. Karena itu, jabatan menteri bisa diibaratkan sebagai shirath atau jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga.

Jika tidak fokus untuk pengabdian, sudah pasti siapa pun akan terjerambap jatuh ke jurang, mendapat penghakiman, dan menuai cacian.

Bahkan tumpukan materi hasil penyalahgunaan jabatan hanya akan seperti rumah kartu yang mudah hancur berantakan. Bagaimanapun semuanya kembali Jokowi karena namanyalah yang dipertaruhkan.

Penentuan kabinet akan menjadi ujian kebijakan, apakah dia kokoh mengedepankan kepentingan bangsa dengan memilih para punggawa yang mampu dan siap sepenuhnya mengabdi untuk bangsa; atau sebaliknya melayani tuntutan berlatar aneka kepentingan. Filosofi kekuasaan dalam Islam sudah memberi pelajaran, ”Berikan kekuasaan pada orang yang ahli, jika tidak demikian tunggulah kehancurannya”.