PKS bisa tak jadi berkoalisi dengan Gerindra
Jum'at, 16 Mei 2014 - 05:36 WIB
PKS bisa tak jadi berkoalisi dengan Gerindra
A
A
A
Sindonews.com - Setelah Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, ada sinyal kekecewaan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya ingin berkoalisi dengan Gerindra.
Hal tersebut dikatakan pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk. Menurutnya, jika Gerindra dan Prabowo tak cerdas mengatasi situasi ini, bukan tidak mungkin PKS tak jadi berkoalisi dengan Gerindra.
"Bisa saja PKS tidak jadi berkoalisi dengan Gerindra, karena ada sinyal semi deklarasi Prabowo-Hatta sebagai capres-cawapres," kata Hamdi Muluk kepada wartawan di daerah Cikini, Jakarta, Kamis 15 Mei 2014.
Menurut Hamdi, tarik-menarik kepentingan cawapres ini berpotensi pada bubarnya poros koalisi yang dibangun Gerindra. Kejadian di DPP PAN, berpotensi menjadi bumerang bgi Gerindra.
Hamdi mengungkapkan, jika Prabowo benar menetapkan Hatta menjadi cawapres. Maka PPP dan PKS pun menjadi tersinggung dan bisa mundur teratur. "Terlebih, PKS belum secara resmi mengumumkan arah koalisinya," ujar Hamdi.
Lebih jauh ia menjelaskan, peta koalisi masih bisa berubah selama belum ada ketetapan hukum yakni, dengan didaftarkannya capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan legal tanta tangan dari ketua umum DPP Partai, dan Sekjen DPP Partai.
Itu baru merupakan bukti koalisi, kalau sekarang dia menilai masih ada kemungkinan untuk berubah. "Kecuali PDIP kecil kemungkinan, karena sudah deklarasi, bisa malu nanti. Kalau nambah masih mungkin," pungkasnya.
Hal tersebut dikatakan pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk. Menurutnya, jika Gerindra dan Prabowo tak cerdas mengatasi situasi ini, bukan tidak mungkin PKS tak jadi berkoalisi dengan Gerindra.
"Bisa saja PKS tidak jadi berkoalisi dengan Gerindra, karena ada sinyal semi deklarasi Prabowo-Hatta sebagai capres-cawapres," kata Hamdi Muluk kepada wartawan di daerah Cikini, Jakarta, Kamis 15 Mei 2014.
Menurut Hamdi, tarik-menarik kepentingan cawapres ini berpotensi pada bubarnya poros koalisi yang dibangun Gerindra. Kejadian di DPP PAN, berpotensi menjadi bumerang bgi Gerindra.
Hamdi mengungkapkan, jika Prabowo benar menetapkan Hatta menjadi cawapres. Maka PPP dan PKS pun menjadi tersinggung dan bisa mundur teratur. "Terlebih, PKS belum secara resmi mengumumkan arah koalisinya," ujar Hamdi.
Lebih jauh ia menjelaskan, peta koalisi masih bisa berubah selama belum ada ketetapan hukum yakni, dengan didaftarkannya capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan legal tanta tangan dari ketua umum DPP Partai, dan Sekjen DPP Partai.
Itu baru merupakan bukti koalisi, kalau sekarang dia menilai masih ada kemungkinan untuk berubah. "Kecuali PDIP kecil kemungkinan, karena sudah deklarasi, bisa malu nanti. Kalau nambah masih mungkin," pungkasnya.
(maf)
