Rekapitulasi akhir KPU dinilai dipaksakan
Sabtu, 10 Mei 2014 - 11:12 WIB
Rekapitulasi akhir KPU dinilai dipaksakan
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan dan mengumumkan rekapitulasi akhir Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.
Namun, apa yang telah dituntaskan Husni Kamil Manik dkk dinilai dipaksakan. Hal itu terlihat masih ada sejumlah persoalan rekapitulasi di daerah yang belum bisa diselesaikan.
"Rekapitulasi akhir dipaksakan untuk mengejar suara nasional dengan meninggalkan banyak masalah," kata Anggota Komisi Yasonna H Laoly dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertema Rekap Pemilu, Sentilan buat KPU di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2014).
Salah satu masalah rekapitulasi di daerah yang belum dituntaskan adalah persoalan di Nias Selatan. "Tetapi pada pleno tidak ada pilihan (untuk diselesaikan) demi merekap nasional," ujarnya.
Dengan tetap dipaksakannya hasil akhir rekapitulasi itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun mengaku prihatin.
"Saya kira kenyataan tentang rekapitulasi mulai TPS hingga nasional cukup mengagetkan kami, undang-undang Pemilu No 8/2012 kita sudah membayangkan pemilu lebih baik, ini termasuk lebih buruk," pungkasnya.
Namun, apa yang telah dituntaskan Husni Kamil Manik dkk dinilai dipaksakan. Hal itu terlihat masih ada sejumlah persoalan rekapitulasi di daerah yang belum bisa diselesaikan.
"Rekapitulasi akhir dipaksakan untuk mengejar suara nasional dengan meninggalkan banyak masalah," kata Anggota Komisi Yasonna H Laoly dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertema Rekap Pemilu, Sentilan buat KPU di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2014).
Salah satu masalah rekapitulasi di daerah yang belum dituntaskan adalah persoalan di Nias Selatan. "Tetapi pada pleno tidak ada pilihan (untuk diselesaikan) demi merekap nasional," ujarnya.
Dengan tetap dipaksakannya hasil akhir rekapitulasi itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun mengaku prihatin.
"Saya kira kenyataan tentang rekapitulasi mulai TPS hingga nasional cukup mengagetkan kami, undang-undang Pemilu No 8/2012 kita sudah membayangkan pemilu lebih baik, ini termasuk lebih buruk," pungkasnya.
(dam)
