SBY teken SK nonaktif Atut sebagai Gubernur Banten
Jum'at, 09 Mei 2014 - 20:01 WIB
SBY teken SK nonaktif Atut sebagai Gubernur Banten
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah, sebagai Gubernur Banten.
"SK pemberhentian Bu Atut sudah ditandatangani Presiden, SK Presiden Nomor 28/P/2014," kata Gamawan di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2014).
Diberhentikan sementaranya Atut membuat Wakil Gubernur Banten Rano Karno menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki Atut sebelumnya, kini berpindah tangan ke Rano. "Rano akan menjalankan tugas sebagai gubernur secara penuh," paparnya.
Dia menjelaskan, sebagai Plt Gubernur, Rano Karno sudah tidak mempunyai hambatan lagi untuk menjalankan tugas serta kewenangan selayaknya gubernur. Termasuk juga kewenangan untuk mengambil kebijakan yang strategis di wilayahnya.
Namun demikian, terkait kebijakan melakukan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Rano Karno masih perlu melakukan koordinasi dengan Mendagri.
"Itu soal konsultasi. Kalau mau konsultasi dengan Kemendagri. Tapi secara sepenuhnya juga bisa ditandatangani Rano. Tapi seharusnya memang konsultasi," kata Mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut.
Sebelumnya, Gamawan sendiri telah menandatangani surat usulan penonaktifan Atut kepada presiden pada Selasa lalu. Usulan tersebut disampaikan terkait dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Banten sudah mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan mengaku pihaknya mengirim staff untuk mengambil minta surat yang memuat nomor register pengadilan. Pasalnya, hingga Ratu Atut disidangkan pihak pengadilan belum mengirimkan surat tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti Kemendagri.
"SK pemberhentian Bu Atut sudah ditandatangani Presiden, SK Presiden Nomor 28/P/2014," kata Gamawan di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2014).
Diberhentikan sementaranya Atut membuat Wakil Gubernur Banten Rano Karno menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki Atut sebelumnya, kini berpindah tangan ke Rano. "Rano akan menjalankan tugas sebagai gubernur secara penuh," paparnya.
Dia menjelaskan, sebagai Plt Gubernur, Rano Karno sudah tidak mempunyai hambatan lagi untuk menjalankan tugas serta kewenangan selayaknya gubernur. Termasuk juga kewenangan untuk mengambil kebijakan yang strategis di wilayahnya.
Namun demikian, terkait kebijakan melakukan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Rano Karno masih perlu melakukan koordinasi dengan Mendagri.
"Itu soal konsultasi. Kalau mau konsultasi dengan Kemendagri. Tapi secara sepenuhnya juga bisa ditandatangani Rano. Tapi seharusnya memang konsultasi," kata Mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut.
Sebelumnya, Gamawan sendiri telah menandatangani surat usulan penonaktifan Atut kepada presiden pada Selasa lalu. Usulan tersebut disampaikan terkait dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Banten sudah mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan mengaku pihaknya mengirim staff untuk mengambil minta surat yang memuat nomor register pengadilan. Pasalnya, hingga Ratu Atut disidangkan pihak pengadilan belum mengirimkan surat tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti Kemendagri.
(maf)
