KPU diminta tidak bebani presiden soal Perppu

Kamis, 08 Mei 2014 - 19:24 WIB
KPU diminta tidak bebani...
KPU diminta tidak bebani presiden soal Perppu
A A A
Sindonews.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 tepat waktu, yakni pada Jumat 9 Mei 2014 Mei besok.

"Harus itu. jangan membebani pemerintah lagi, apalagi bebani presiden dengan buat Perppu lagi," ujar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2014).

Oleh karena itu, dia meminta KPU bisa bertanggung jawab atas rekapitulasi suara pileg tersebut. Bila perlu, tambahnya, para komisioner KPU tak perlu tidur untuk menuntaskan rekapitulasi 11 provinsi yang tertunda.

"Sudahlah, KPU tanggung jawab dong, jangan lagi senangnya nggak pernah katakan ikut campur, jangan intervensi. Tapi nanti kalau sudah begini, baru kembali. Selesaikanlah, kalau perlu enggak usah tidur," katanya.
(kri)
Berita Terkait
Sistem Proporsional...
Sistem Proporsional Terbuka Dinilai Hadirkan Praktik Pasar Bebas
Bakal Caleg Partai Hanura...
Bakal Caleg Partai Hanura Diminta Tidak Boleh Menyerah
Eep Saefullah Fatah:...
Eep Saefullah Fatah: Sekolah Politik Bina Insan Mulia Dongkrak Suara PKB di 2024
Relawan Sobat Bang Hendra...
Relawan Sobat Bang Hendra Perkuat Pondasi Tim se-Jakpus dan Jaksel
Hari Pertama Pendaftaran,...
Hari Pertama Pendaftaran, Belum Ada Ajukan Gugatan Sengketa Pileg 2024 ke MK
MK Gelar Sidang Sengketa...
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg 2024 Pekan Depan, Dibagi dalam 3 Panel
Berita Terkini
Perang Iran 20266: Ketika...
Perang Iran 20266: Ketika Diplomasi Berbicara dengan Bahasa Rudal
Prabowo akan Menerima...
Prabowo akan Menerima Surat Kepercayaan dari 17 Dubes pada 8 Juni 2026
Said Iqbal soal Sinyal...
Said Iqbal soal Sinyal Masuk Kabinet Prabowo: Kita Tunggu Pengumuman Resmi
3 Pati dan Pamen Dimutasi...
3 Pati dan Pamen Dimutasi Kapolri ke Kortastipidkor, Ada Irjen hingga Kombes Pol
7 Terdakwa Kasus Suap...
7 Terdakwa Kasus Suap Sertifikasi K3 Kemnaker Dihukum 4 hingga 6,5 Tahun Penjara
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
Infografis
5 Presiden Indonesia...
5 Presiden Indonesia yang Paling Sering Reshuffle Kabinet
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved