Rekapitulasi amburadul, KPU lakukan evaluasi total
Rekapitulasi amburadul, KPU lakukan evaluasi total
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan evaluasi total terhadap penyelenggara pemilu di tingkat bawah menyusul amburadulnya hasil rekapitulasi yang dilakukan, baik di tingkat TPS, PPS, PPK maupun KPU kabupaten/kota dan provinsi.
Seperti yang terlihat, hingga hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru mengesahkan rekapitulasi suara dari 18 provinsi, padahal penetapan rekapitulasi nasional hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 tinggal dua hari lagi.
"Evaluasinya total. Pertama Evaluasinya terkait soal SDM," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (7/6/2014)
Agar transformasi dari tingkat pusat ke daerah nyambung, KPU menyarankan petugas KPPS untuk di bimtek sebanyak tujuh orangnya. Namun, anggaran yang disediakan hanya cukup untuk dua orang.
"Yang kedua dari sisi anggaran perlu perhatian, dan yang ketiga supaya teman-teman on the track, independensi dan integritasnya terjaga," jelasnya.
Ferry menambahkan, jika ada penyelenggara dari pihak KPU provinsi, kabupaten/kota bahkan PPK, PPS yang tidak berintegritas, lebih baik mundur. "Atau akan kita mundurkan atau kita etikakan atau pidanakan," tegasnya.
Seperti yang terlihat, hingga hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru mengesahkan rekapitulasi suara dari 18 provinsi, padahal penetapan rekapitulasi nasional hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 tinggal dua hari lagi.
"Evaluasinya total. Pertama Evaluasinya terkait soal SDM," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (7/6/2014)
Agar transformasi dari tingkat pusat ke daerah nyambung, KPU menyarankan petugas KPPS untuk di bimtek sebanyak tujuh orangnya. Namun, anggaran yang disediakan hanya cukup untuk dua orang.
"Yang kedua dari sisi anggaran perlu perhatian, dan yang ketiga supaya teman-teman on the track, independensi dan integritasnya terjaga," jelasnya.
Ferry menambahkan, jika ada penyelenggara dari pihak KPU provinsi, kabupaten/kota bahkan PPK, PPS yang tidak berintegritas, lebih baik mundur. "Atau akan kita mundurkan atau kita etikakan atau pidanakan," tegasnya.
(kri)
Explore More