Golkar ingatkan KPU persoalan rekapitulasi ancam jadwal pilres
Sabtu, 03 Mei 2014 - 20:33 WIB
Golkar ingatkan KPU persoalan rekapitulasi ancam jadwal pilres
A
A
A
Sindonews.com - Partai Golkar menilai proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat nasional berjalan dinamis. Namun disayangkan masalah yang seharusnya bisa diselesaikan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi tapi bermasalah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Idrus Marham Idrus berharap apa yang dilakukan KPU pusat bisa produktif, sehingga rekapitulasi bisa selesai sesuai jadwal yang ditentukan.
"Salah satu di antaranya tadi kan Sulawesi Utara, artinya persoalan Manado itu kan harus sudah diselesaikan di tingkat provinsi. Akhirnya karena tidak selesai di sana perdebatannya sampai disini," ujar Idrus di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Sabtu (3/5/2014)
Dia menegaskan, penyelesaian persoalan ini sangat penting karena sangat terkait dengan jadwal pemilihan presiden (pilpres) yang diselenggarakan pada 9 Juli 2014 mendatang. "Saya berkeyakinan itu bisa selesai sehingga tidak menggangu pendaftaran calon yang diusung partai-partai politik itu pada tanggal 18-20 Mei," imbuhnya.
Pada kesempatan itu dia juga meminta Bawaslu agar tidak segan-segan untuk mengambil tindakan dan memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Karena pilpres ini justru sangat berbahaya kalau misalkan masih ada oknum-oknum bermasalah di pemilu seperti sekarang ini ikut terlibat mendalangi adanya penggelembungan suara," tegasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Idrus Marham Idrus berharap apa yang dilakukan KPU pusat bisa produktif, sehingga rekapitulasi bisa selesai sesuai jadwal yang ditentukan.
"Salah satu di antaranya tadi kan Sulawesi Utara, artinya persoalan Manado itu kan harus sudah diselesaikan di tingkat provinsi. Akhirnya karena tidak selesai di sana perdebatannya sampai disini," ujar Idrus di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Sabtu (3/5/2014)
Dia menegaskan, penyelesaian persoalan ini sangat penting karena sangat terkait dengan jadwal pemilihan presiden (pilpres) yang diselenggarakan pada 9 Juli 2014 mendatang. "Saya berkeyakinan itu bisa selesai sehingga tidak menggangu pendaftaran calon yang diusung partai-partai politik itu pada tanggal 18-20 Mei," imbuhnya.
Pada kesempatan itu dia juga meminta Bawaslu agar tidak segan-segan untuk mengambil tindakan dan memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Karena pilpres ini justru sangat berbahaya kalau misalkan masih ada oknum-oknum bermasalah di pemilu seperti sekarang ini ikut terlibat mendalangi adanya penggelembungan suara," tegasnya.
(kur)
