Ini alasan Bawaslu banyak rekapitulasi provinsi ditunda
Kamis, 01 Mei 2014 - 14:35 WIB
Ini alasan Bawaslu banyak rekapitulasi provinsi ditunda
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan penyebab banyaknya penundaan rekapitulasi beberapa provinsi dikarenakan adanya beberapa catatan dari sisi administratif yang mendapat kritikan dari partai politik dan pihaknya.
Hingga hari keenam rekap tingkat nasional hari ini, baru tujuh provinsi yang hasil pemilunya ditetapkan, yakni Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Jambi, NTB. Sedangkan daerah yang ditunda yakni Riau, Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bengkulu, Aceh, Jawa Tengah, dan DIY.
"Kejanggalan itu tidak sinkronnya antara surat suara yang digunakan dan pengguna hak pilih, apalagi perolehan suara sah dari secara keseluruhan," ujar Komisioner Bawaslu Nasrullah di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Kamis (01/4/2014).
Dia mengakui, faktor lain terdapat dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) mengalami pembengkakan pemilih dengan jumlah yang cukup signifikan. "Oleh karena itu, inilah yang harus dijawab dan direspon oleh KPU," ujarnya.
Nasrullah menambahkan, terkait dengan protes beberapa parpol atau caleg atas rekap tingkat bawah yang belum clear, bisa menjadi rebutan antara satu parpol dengan parpol lainnya.
Bawaslu nantinya juga akan memberi rekomendasi agar hal tersebut bisa segera diselesaikan melalui rekapitulasi pada tingkat PPS, dengan cara membuka berita acara C1 atau C1 pleno.
"Kita ingin bahwa seluruh persoalan ini mampu dijawab sendiri oleh penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU. Caranya harus menggoreksi pada tingkat bawah itu," tandasnya.
Hingga hari keenam rekap tingkat nasional hari ini, baru tujuh provinsi yang hasil pemilunya ditetapkan, yakni Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Jambi, NTB. Sedangkan daerah yang ditunda yakni Riau, Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bengkulu, Aceh, Jawa Tengah, dan DIY.
"Kejanggalan itu tidak sinkronnya antara surat suara yang digunakan dan pengguna hak pilih, apalagi perolehan suara sah dari secara keseluruhan," ujar Komisioner Bawaslu Nasrullah di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Kamis (01/4/2014).
Dia mengakui, faktor lain terdapat dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) mengalami pembengkakan pemilih dengan jumlah yang cukup signifikan. "Oleh karena itu, inilah yang harus dijawab dan direspon oleh KPU," ujarnya.
Nasrullah menambahkan, terkait dengan protes beberapa parpol atau caleg atas rekap tingkat bawah yang belum clear, bisa menjadi rebutan antara satu parpol dengan parpol lainnya.
Bawaslu nantinya juga akan memberi rekomendasi agar hal tersebut bisa segera diselesaikan melalui rekapitulasi pada tingkat PPS, dengan cara membuka berita acara C1 atau C1 pleno.
"Kita ingin bahwa seluruh persoalan ini mampu dijawab sendiri oleh penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU. Caranya harus menggoreksi pada tingkat bawah itu," tandasnya.
(kri)
