KPK minta Boediono dan Sri Mulyani jujur terkait Century
Rabu, 30 April 2014 - 20:19 WIB
KPK minta Boediono dan Sri Mulyani jujur terkait Century
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang kini menjabat Wakil Presiden Boediono dan mantan Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan yang jujur.
Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sudah memastikan Boediono akan bersaksi di sidang lanjutan terdakwa mantan Deputi Gubernur BI IV Bidang Pengelolaan Devisa dan Moneter Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta pada Jumat 9 Mei 2014.
Keduanya akan bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sementara Sri Mulyani Indrawati dipastikan bisa bersaksi pada Jumat 2 Mei.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, KPK berharap banyak dari kehadiran dan kesaksian Boediono nanti. KPK berharap Boediono menyampaikan sejujurnya dan sejelasnya dalam kaitan kasus tersebut.
Boediono diharapkan membeberkan perannya seperti apa. Karena kata Johan, saat itu Boediono adalah Gubernur BI. "Sehingga kasus ini terurai dengan jelas. Apa yang disampaikan Pak Boediono bisa digunakan untuk mengembangkan kasus Century. Sehingga KPK bisa tangani kasus Century ini secara tuntas," kata Johan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/4/14) malam.
Soal protap atau mekanisme kehadiran Boedino tentu memerlukan koordinasi terkait teknis pengamanan dan sebagainya karena Boediono punya protokoler. Ini tentu dikordianasikan dengan KPK, Pengadilan Tipikor, dan paspampres.
Menurutnya, ruang sidnag tentu adalah merupakan kewenangan hakim. Di sisi lain, biasanya untuk membawa saksi ke pengadilan, seperti sebelumnya KPK tentu punya peran. Pengamanan ini pun akan dikoordinasikan.
Johan mengaku belum mengetahui sejauh mana hasil koordinasi tersebut. Dikonfirmasi soal fasilitas khusus mulai kursi, ruang tunggu, penambahan ac, dan metal detector, Johan belum terima informasinya. "Tapi bagaimanapun Pak Boedino adalah wapres, punya protokler, tentu koordinasi harus dilakukan," tuturnya.
Harapan yang sama juga diinginkan KPK kepada Sri Mulyani. "Demikian juga harapan KPK ke Bu Sri Mulyani," imbuhnya.
Karena sidang ini terbuka untuk umum. Masyarakat nantinya bisa mengetahui apa yang terjadi dengan kasus Century ini sebenarnya. Dikonfirmasi apakah sidang dengan kesaksian Boediono tertutup atau terbuka, Johan menegaskan keputusan itu ada dalam kewenangan hakim.
"Pertanyaan sidang ini terbuka atau tertutup harus diajukan ke hakim. KPK sendiri inginkan sidang ini terbuka. Alasannya, karena biasanya semua sidang di Pengadilan Tipikor itu terbuka," tandasnya.
Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sudah memastikan Boediono akan bersaksi di sidang lanjutan terdakwa mantan Deputi Gubernur BI IV Bidang Pengelolaan Devisa dan Moneter Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta pada Jumat 9 Mei 2014.
Keduanya akan bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sementara Sri Mulyani Indrawati dipastikan bisa bersaksi pada Jumat 2 Mei.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, KPK berharap banyak dari kehadiran dan kesaksian Boediono nanti. KPK berharap Boediono menyampaikan sejujurnya dan sejelasnya dalam kaitan kasus tersebut.
Boediono diharapkan membeberkan perannya seperti apa. Karena kata Johan, saat itu Boediono adalah Gubernur BI. "Sehingga kasus ini terurai dengan jelas. Apa yang disampaikan Pak Boediono bisa digunakan untuk mengembangkan kasus Century. Sehingga KPK bisa tangani kasus Century ini secara tuntas," kata Johan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/4/14) malam.
Soal protap atau mekanisme kehadiran Boedino tentu memerlukan koordinasi terkait teknis pengamanan dan sebagainya karena Boediono punya protokoler. Ini tentu dikordianasikan dengan KPK, Pengadilan Tipikor, dan paspampres.
Menurutnya, ruang sidnag tentu adalah merupakan kewenangan hakim. Di sisi lain, biasanya untuk membawa saksi ke pengadilan, seperti sebelumnya KPK tentu punya peran. Pengamanan ini pun akan dikoordinasikan.
Johan mengaku belum mengetahui sejauh mana hasil koordinasi tersebut. Dikonfirmasi soal fasilitas khusus mulai kursi, ruang tunggu, penambahan ac, dan metal detector, Johan belum terima informasinya. "Tapi bagaimanapun Pak Boedino adalah wapres, punya protokler, tentu koordinasi harus dilakukan," tuturnya.
Harapan yang sama juga diinginkan KPK kepada Sri Mulyani. "Demikian juga harapan KPK ke Bu Sri Mulyani," imbuhnya.
Karena sidang ini terbuka untuk umum. Masyarakat nantinya bisa mengetahui apa yang terjadi dengan kasus Century ini sebenarnya. Dikonfirmasi apakah sidang dengan kesaksian Boediono tertutup atau terbuka, Johan menegaskan keputusan itu ada dalam kewenangan hakim.
"Pertanyaan sidang ini terbuka atau tertutup harus diajukan ke hakim. KPK sendiri inginkan sidang ini terbuka. Alasannya, karena biasanya semua sidang di Pengadilan Tipikor itu terbuka," tandasnya.
(maf)
