Geliat poros keempat
Geliat poros keempat
A
A
A
RENTANG waktu untuk membangun komunikasi politik antar kekuatan jelang pemilu presiden (pilpres) kian terbatas.
Seluruh kekuatan mengintensifkan penjajakan dan mengembangkan niat baik (good will) serta niat politik (political will) ke berbagai pihak. Inilah momentum menentukan bagi ”para petarung” untuk melakukan positioning yang tepat, dan meraup dukungan guna memuluskan langkah nyata menuju gelanggang pertarungan 9 Juli mendatang.
Selain poros PDIP (Jokowi), poros Gerindra (Prabowo) dan poros Golkar (ARB), belakangan menggeliat poros keempat yang hingga sekarang masih belum bertuan.
Model komunikasi
Jika melihat dinamikanya, ada empat model komunikasi politik elite dalam penjajakan koalisi. Pertama, model aliran satu tahap (one step flow model) yakni komunikasi antarelite parpol yang sedari awal sudah menanam kesepahaman untuk saling mendekat, intim dan punya itikad baik menjadi kawan seperjuangan. Model ini nampak jelas dari komunikasi politik yang terjalin antara PDIP dan Nasdem.
Kedua, model melingkar (circular model) yakni komunikasi politik yang dilakukan antarelite parpol dengan cara menjajaki beragam peluang terbaik yang bisa mereka peroleh. Mereka membuka seluas-luasnya pintu untuk bertemu dengan banyak kekuatan, sehingga berkesempatan untuk membuka area yang bisa disepakati. Ada yang punya ambisi ”meraup untung besar” seperti dilakukan Gerindra ada pula yang menaikkan daya tawar dalam negosiasi seperti PKB.
Prabowo misalnya menginginkan Koalisi ”Tenda Besar”. Sementara Muhaimin bermanuver menjajakan sejumlah nama tokoh untuk melengkapi paket pasangan ”berharga pantas” dengan perolehan suara PKB yang lumayan.
Ketiga, model komunikasi dua tahap (two-stages models) yakni mengambil inisiatif untuk tetap memajukan ”petarung” ke gelanggang, tetapi juga menyiapkan alternatif terbaik (best alternative to negosiated agreement) jika mereka kalah. Pola ini dengan cekatan dilakukan oleh Golkar.
Sebagai pemenang kedua di pileg kemarin, Golkar menjadikan modal tersebut untuk berkontestasi sambil membuka peluang komunikasi politik dengan kekuatan paling potensial menang. Tujuannya jelas menghidupkan kemungkinan-kemungkinan Golkar tetap di dalam kekuasaan siapa pun pemenangnya. Dalam sejarah kekuasaan di Indonesia, Golkar memang paling piawai menjalankan pola dua tahap ini.
Posisi pragmatisnya memungkinkan dia mengayuh di dua kepentingan, yakni kepentingan elite utama mereka dalam hal ini ARB dan kepentingan kue kekuasaan dengan menyiapkan sejumlah orang untuk merapat di kekuatan lain entah sebagai cawapres maupun menteri. Keempat, model pertautan (linkage model), yakni komunikasi politik yang mengandalkan irisan-irisan kesamaan di antara kekuatan bukan arus utama.
Sebagaimana diketahui, saat ini sudah ada tiga arus utama yakni PDIP, Golkar, dan Gerindra. Bukan mustahil muncul poros keempat yang diinisiasi oleh partaipartai Islam atas nama irisan ideologi dan kepentingan umat.
Bisa jadi, karena tiadanya sosok yang kuat di pasar pemilih, dan sulitnya memunculkan sosok capres dari sesama partai Islam, para elite juga mengembangkan pola pertautan lain, yakni irisan nasionalis-religius, pengalaman bersama menjadi teman seperjalanan hingga kedekatan kekeluargaan. Pola ini sangat mungkin dilakukan oleh Partai Demokrat, PAN, dan PKS dengan catatan mendapatkan dukungan partai Islam lain hingga mencapai ambang batas yang ditetapkan.
Battle ground
Jika kita mengalkulasi kekuatan pascapileg, maka ditemukan posisi medan perang (battle ground) koalisi prapilpres ada di partai-partai papan tengah dan kecil yang belum memutuskan sikap politiknya, yakni Partai Demokrat, PKB, PPP, PKS, dan Hanura. Partai Nasdem tak dimasukkan karena sejak awal sudah mendeklarasikan diri di poros PDIP. Siapa yang akan menjadi tuan? Ada sejumlah kemungkinan yang bisa terjadi.
Kemungkinan pertama, SBY tampil ke muka menjadi solidarity maker di antara partaipartai tengah dan kecil. SBY meracik strategi di tengah peluang ketiadaan partai pemenang dominan. Meskipun Demokrat hanya mengantongi 10,55% versi quick count, dia bisa saja menebar jejaring guna mendapat dukungan dari partai papan tengah yang diisi partai- partai Islam. Dengan catatan partai-partai tengah tak berhamburan masuk ke tiga poros ”setengah matang” yang sudah ada. Jika skema ini yang berjalan, bisa saja partai-partai papan tengah mengambil pilihan model koalisi dua tahap.
Mengajukan paket capres/cawapres sendiri dan jika mereka kalah akan memosisikan diri sebagai penguat sekaligus ”investor” dalam kekuasaan mendatang. Masih sulit membayangkan partai papan tengah seperti partai-partai Islam menerapkan perang habis-habisan (zero sum game). Demokrat sendiri punya opsi untuk mengambil cara lebih terhormat, yakni di luar kekuasaan jika kalah bertarung.
SBY pernah memberi sinyal siap berada di luar kekuasaan setelah dua periode berada di zona nyaman pemerintahan. Jika ini menjadi pilihan SBY dan Demokrat tentu menjadi pilihan yang sehat dan menjadi preseden baik untuk perimbangan kekuasaan meskipun tentu berisiko atas posisiposisi politik SBY pasca turun dari jabatannya.
Kemungkinan kedua, poros keempat diinisiasi oleh partaipartai Islam saja yakni PKB, PAN, PKS, dan PPP dengan dukungan partai nonparlemen seperti PBB. Bisa saja, untuk sekedar memudahkan kita sebut poros tengah jilid II.
Jika mereka menyatu menjadi poros keempat, mereka akan mengantongi plus minus 30 % dukungan untuk mengajukan paket capres/ cawapres sendiri. Hanya, jika membaca dinamikanya, peluang ini nyaris tertutup. Sulit menemukan sosok pemersatu yang bisa didorong bersama-sama oleh partai-partai Islam di tengah ego sektoral di antara mereka.
Ada hambatan psikopolitis di masa lalu terutama saat adanya keretakan hubungan elite poros tengah era Amien Rais dan Gus Dur yang bisa saja menjadi pertimbangankeengganan mengulang pola yang sama saat sekarang. Selain itu,sebagian elite partai-partai Islam sudah tak melihat relevansi dikotomi partai Islam dan nasionalis dalam konteks politik Indonesia kontemporer. Geliat poros keempat juga harus dimaknai dalam dua konteks pertarungan. Pertama, manuver memperbanyak opsi dalam negosiasi.
Dengan menunjukkan kemungkinan adanya poros keempat, bisa jadi tiga poros yang sudah ada, tak sekedar memosisikan partaipartai papan tengah sebagai pelengkap penderita. Kedua, mereka berpeluang mendorong shadow candidate guna memecah konsentrasi salah satu kekuatan lawan utama dari the real candidate yang mereka bantu di panggung belakang.
Tujuannya, bisa bersinergi di putaran kedua, atau saat pembentukan kekuasaan usai pertarungan. Inilah dinamika politik yang masih sangat cair dan bisa berubah setiap saat.
DR. GUN GUN HERYANTO
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta
Seluruh kekuatan mengintensifkan penjajakan dan mengembangkan niat baik (good will) serta niat politik (political will) ke berbagai pihak. Inilah momentum menentukan bagi ”para petarung” untuk melakukan positioning yang tepat, dan meraup dukungan guna memuluskan langkah nyata menuju gelanggang pertarungan 9 Juli mendatang.
Selain poros PDIP (Jokowi), poros Gerindra (Prabowo) dan poros Golkar (ARB), belakangan menggeliat poros keempat yang hingga sekarang masih belum bertuan.
Model komunikasi
Jika melihat dinamikanya, ada empat model komunikasi politik elite dalam penjajakan koalisi. Pertama, model aliran satu tahap (one step flow model) yakni komunikasi antarelite parpol yang sedari awal sudah menanam kesepahaman untuk saling mendekat, intim dan punya itikad baik menjadi kawan seperjuangan. Model ini nampak jelas dari komunikasi politik yang terjalin antara PDIP dan Nasdem.
Kedua, model melingkar (circular model) yakni komunikasi politik yang dilakukan antarelite parpol dengan cara menjajaki beragam peluang terbaik yang bisa mereka peroleh. Mereka membuka seluas-luasnya pintu untuk bertemu dengan banyak kekuatan, sehingga berkesempatan untuk membuka area yang bisa disepakati. Ada yang punya ambisi ”meraup untung besar” seperti dilakukan Gerindra ada pula yang menaikkan daya tawar dalam negosiasi seperti PKB.
Prabowo misalnya menginginkan Koalisi ”Tenda Besar”. Sementara Muhaimin bermanuver menjajakan sejumlah nama tokoh untuk melengkapi paket pasangan ”berharga pantas” dengan perolehan suara PKB yang lumayan.
Ketiga, model komunikasi dua tahap (two-stages models) yakni mengambil inisiatif untuk tetap memajukan ”petarung” ke gelanggang, tetapi juga menyiapkan alternatif terbaik (best alternative to negosiated agreement) jika mereka kalah. Pola ini dengan cekatan dilakukan oleh Golkar.
Sebagai pemenang kedua di pileg kemarin, Golkar menjadikan modal tersebut untuk berkontestasi sambil membuka peluang komunikasi politik dengan kekuatan paling potensial menang. Tujuannya jelas menghidupkan kemungkinan-kemungkinan Golkar tetap di dalam kekuasaan siapa pun pemenangnya. Dalam sejarah kekuasaan di Indonesia, Golkar memang paling piawai menjalankan pola dua tahap ini.
Posisi pragmatisnya memungkinkan dia mengayuh di dua kepentingan, yakni kepentingan elite utama mereka dalam hal ini ARB dan kepentingan kue kekuasaan dengan menyiapkan sejumlah orang untuk merapat di kekuatan lain entah sebagai cawapres maupun menteri. Keempat, model pertautan (linkage model), yakni komunikasi politik yang mengandalkan irisan-irisan kesamaan di antara kekuatan bukan arus utama.
Sebagaimana diketahui, saat ini sudah ada tiga arus utama yakni PDIP, Golkar, dan Gerindra. Bukan mustahil muncul poros keempat yang diinisiasi oleh partaipartai Islam atas nama irisan ideologi dan kepentingan umat.
Bisa jadi, karena tiadanya sosok yang kuat di pasar pemilih, dan sulitnya memunculkan sosok capres dari sesama partai Islam, para elite juga mengembangkan pola pertautan lain, yakni irisan nasionalis-religius, pengalaman bersama menjadi teman seperjalanan hingga kedekatan kekeluargaan. Pola ini sangat mungkin dilakukan oleh Partai Demokrat, PAN, dan PKS dengan catatan mendapatkan dukungan partai Islam lain hingga mencapai ambang batas yang ditetapkan.
Battle ground
Jika kita mengalkulasi kekuatan pascapileg, maka ditemukan posisi medan perang (battle ground) koalisi prapilpres ada di partai-partai papan tengah dan kecil yang belum memutuskan sikap politiknya, yakni Partai Demokrat, PKB, PPP, PKS, dan Hanura. Partai Nasdem tak dimasukkan karena sejak awal sudah mendeklarasikan diri di poros PDIP. Siapa yang akan menjadi tuan? Ada sejumlah kemungkinan yang bisa terjadi.
Kemungkinan pertama, SBY tampil ke muka menjadi solidarity maker di antara partaipartai tengah dan kecil. SBY meracik strategi di tengah peluang ketiadaan partai pemenang dominan. Meskipun Demokrat hanya mengantongi 10,55% versi quick count, dia bisa saja menebar jejaring guna mendapat dukungan dari partai papan tengah yang diisi partai- partai Islam. Dengan catatan partai-partai tengah tak berhamburan masuk ke tiga poros ”setengah matang” yang sudah ada. Jika skema ini yang berjalan, bisa saja partai-partai papan tengah mengambil pilihan model koalisi dua tahap.
Mengajukan paket capres/cawapres sendiri dan jika mereka kalah akan memosisikan diri sebagai penguat sekaligus ”investor” dalam kekuasaan mendatang. Masih sulit membayangkan partai papan tengah seperti partai-partai Islam menerapkan perang habis-habisan (zero sum game). Demokrat sendiri punya opsi untuk mengambil cara lebih terhormat, yakni di luar kekuasaan jika kalah bertarung.
SBY pernah memberi sinyal siap berada di luar kekuasaan setelah dua periode berada di zona nyaman pemerintahan. Jika ini menjadi pilihan SBY dan Demokrat tentu menjadi pilihan yang sehat dan menjadi preseden baik untuk perimbangan kekuasaan meskipun tentu berisiko atas posisiposisi politik SBY pasca turun dari jabatannya.
Kemungkinan kedua, poros keempat diinisiasi oleh partaipartai Islam saja yakni PKB, PAN, PKS, dan PPP dengan dukungan partai nonparlemen seperti PBB. Bisa saja, untuk sekedar memudahkan kita sebut poros tengah jilid II.
Jika mereka menyatu menjadi poros keempat, mereka akan mengantongi plus minus 30 % dukungan untuk mengajukan paket capres/ cawapres sendiri. Hanya, jika membaca dinamikanya, peluang ini nyaris tertutup. Sulit menemukan sosok pemersatu yang bisa didorong bersama-sama oleh partai-partai Islam di tengah ego sektoral di antara mereka.
Ada hambatan psikopolitis di masa lalu terutama saat adanya keretakan hubungan elite poros tengah era Amien Rais dan Gus Dur yang bisa saja menjadi pertimbangankeengganan mengulang pola yang sama saat sekarang. Selain itu,sebagian elite partai-partai Islam sudah tak melihat relevansi dikotomi partai Islam dan nasionalis dalam konteks politik Indonesia kontemporer. Geliat poros keempat juga harus dimaknai dalam dua konteks pertarungan. Pertama, manuver memperbanyak opsi dalam negosiasi.
Dengan menunjukkan kemungkinan adanya poros keempat, bisa jadi tiga poros yang sudah ada, tak sekedar memosisikan partaipartai papan tengah sebagai pelengkap penderita. Kedua, mereka berpeluang mendorong shadow candidate guna memecah konsentrasi salah satu kekuatan lawan utama dari the real candidate yang mereka bantu di panggung belakang.
Tujuannya, bisa bersinergi di putaran kedua, atau saat pembentukan kekuasaan usai pertarungan. Inilah dinamika politik yang masih sangat cair dan bisa berubah setiap saat.
DR. GUN GUN HERYANTO
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta
(nfl)
Explore More