Saham BTN anjlok

GONJANG-ganjing rencana akuisisi saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri) melebar hingga pasar saham. Pada perdagangan saham di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin, saham bank spesialis pemberi kredit pemilikan rumah (KPR) tersebut sempat ambles hingga 4,3%.

Memang, saat pembukaan, perdagangan saham yang berkode BBTN tersebut sempat naik ke level Rp1.380 per lembar dari penutupan perdagangan sehari sebelumnya yang bertengger di level Rp1.330 per lembar. Namun, kenaikan harga saham tersebut tidak bisa dipertahankan bahkan sempat menyentuh titik terendah pada posisi Rp1.305 per lembar.

Hal yang sama juga berimbas terhadap saham Bank Mandiri, namun tidak separah BTN. Rencana akuisisi BTN menjadi ”bola panas” menyusul aksi ratusan karyawan menggelar demo penolakan di kantor pusat BTN di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, pekan lalu.

Penolakan karyawan tersebut mendapat angin segar dari pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa yang mengaku kaget dengan rencana Bank Mandiri mengakuisisi BTN. ”Saya sendiri belum mendengar masalah akuisisi BTN oleh Mandiri. Saya malah tahu dari media,” tegas Hatta awal pekan ini.

Padahal, urusan penting yang berkaitan dengan aktivitas korporasi BUMN harus sepengetahuan menko perekonomian sebagai ketua tim privatisasi perusahaan negara sebelum informasi tersebut bocor ke publik.

Tanggapan atas rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri semakin heboh karena melahirkan pro-kontra di kalangan pemerintah sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa pihak pemerintah tidak kompak untuk hal yang sangat penting.

Memang, niat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalihkan saham BTN ke Bank Mandiri agar kedua bank pelat merah tersebut bisa tumbuh lebih besar lagi, dan tidak dipecundangi oleh bank asing yang kini tumbuh bak jamur di musim hujan di negeri ini.

Bagi yang pro dengan program akuisisi tersebut meyakini akan berdampak positif pada kedua bank tersebut, Bank Mandiri bisa tumbuh makin besar dan BTN dapat menyalurkan KPR yang lebih besar karena mendapat suntikan modal.

Namun, aksi penolakan juga tidak bisa dilihat sebelah mata karena juga memiliki argumentasi yang rasional. Misalnya, bagaimana menjawab pertanyaan serikat karyawan BTN yang mempertanyakan bank yang sehat dan bisa berjalan sendiri mengapa harus diakuisisi?

Memang harus diakui, belakangan ini kinerja BTN sedikit goyang di mana rasio kepemilikan modal mengalami penurunan dari 17,69% pada 2012 menjadi 15,62% pada tahun lalu, bahkan pada Februari 2014 berada di kisaran 12%.

Namun, untuk mengatasi kinerja yang menurun tersebut tidak mesti harus melakukan akuisisi karena masih banyak upaya lain yang bisa ditempuh. Karena itu, tidak mengherankan bila kalangan yang kontra akuisisi tersebut menilai langka tersebut hanya akal-akalan untuk keuntungan pihak tertentu.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo lebih bijak menyikapi rencana pemerintah soal aksi korporasi perbankan pelat merah itu. Secara resmi, pihak BI belum menerima laporan soal rencana akuisisi tersebut.

Namun, nakhoda bank sentral itu menilai seandainya akuisisi itu mendorong perbankan menjadi sehat harus didukung dengan catatan disertai pengelolaan yang sehat. Agus yang pernah menjabat sebagai direktur utama Bank Mandiri sempat dituding oleh serikat karyawan BTN sebagai aktor yang bermain di balik rencana akuisisi tersebut.

”Dia ingin membesarkan Bank Mandiri, tapi mematikan BTN,” demikian bunyi tudingan tersebut. Terlepas dari pro-kontra seputar rencana akuisisi di lingkungan perbankan BUMN itu, seharusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN belajar dari rencana PT Pertamina yang akan mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang ibarat bunga layu sebelum berkembang.

Hasilnya hanya gonjang-ganjing di lingkungan BUMN yang membingungkan masyarakat dan berdampak pada penurunan harga saham PGN. Barangkali penolakan karyawan BTN tidak akan muncul seandainya mendapat penjelasan seterang-terangnya soal maksud dan tujuan akuisisi tersebut. Dan, kesan akuisisi dilakukan secara mendadak semakin terbuka ketika pemerintah sendiri tidak kompak atas rencana tersebut.