Halangi karyawan nyoblos, pimpinan perusahaan bisa dipidana

Selasa, 08 April 2014 - 14:58 WIB
Halangi karyawan nyoblos,...
Halangi karyawan nyoblos, pimpinan perusahaan bisa dipidana
A A A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pimpinan perusahaan tidak menghalang-halangi karyawan untuk menggunakan hak pilihnya saat pencoblosan pada Pemilu Legislatif besok.

"Kalau secara sengaja menghalangi, maka itu ada pidana pemilu," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (8/4/2014).

Bukan itu saja, jika ada perusahaan bahkan sampai berani melakukan ancaman kepada karyawannya, maka dia meminta untuk segera melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurutnya, hak kontitusi warga negara dalam pemilu besok telah dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. "Akan diproses sebagai pidana pemilu," tegasnya.

Selain itu, Hadar menambahkan, di samping keputusan pemerintah yang menjadikan tanggal 9 April besok sebagai hari libur nasional, dia berharap perusahaan swasta juga harus memiliki kebijakan yang sama kepada para karyawannya.

"Tidak boleh pimpinan perusahaan melarang orang memilih, perusahaan berikan mereka kesempatan. Di atur shiftnya, memilih hanya sebentar, tidak lama," tuturnya.
(kri)
Berita Terkait
Sistem Proporsional...
Sistem Proporsional Terbuka Dinilai Hadirkan Praktik Pasar Bebas
Bakal Caleg Partai Hanura...
Bakal Caleg Partai Hanura Diminta Tidak Boleh Menyerah
Eep Saefullah Fatah:...
Eep Saefullah Fatah: Sekolah Politik Bina Insan Mulia Dongkrak Suara PKB di 2024
Relawan Sobat Bang Hendra...
Relawan Sobat Bang Hendra Perkuat Pondasi Tim se-Jakpus dan Jaksel
Hari Pertama Pendaftaran,...
Hari Pertama Pendaftaran, Belum Ada Ajukan Gugatan Sengketa Pileg 2024 ke MK
MK Gelar Sidang Sengketa...
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg 2024 Pekan Depan, Dibagi dalam 3 Panel
Berita Terkini
Prabowo Ingatkan Penanganan...
Prabowo Ingatkan Penanganan Sampah Tak Bisa Gunakan Cara-cara Lama
3 Pemimpin Dunia Bertemu...
3 Pemimpin Dunia Bertemu Prabowo dalam Sepekan, Bukti Indonesia Dipercaya Dunia
Satu Dekade Laut China...
Satu Dekade Laut China Selatan: Stabilitas Kawasan Ketimbang Kontestasi
Makna Prabowo Minta...
Makna Prabowo Minta Aparatur Introspeksi, Qodari: Tak Ada yang Istimewa di Mata Hukum
Soal Usulan Ambil Alih...
Soal Usulan Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, KPK: Kita Ikuti Dulu Perkembangannya
Inpres Gajah Dinilai...
Inpres Gajah Dinilai Perkuat Perlindungan Habitat, Langkah Menhut Diapresiasi
Infografis
3 Keutamaan Surat Al...
3 Keutamaan Surat Al Mulk, Bisa Jadi Syafaat Kelak di Hari Kiamat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved