Money politics ibarat judi

Sindonews.com - Praktek money politics seolah merupakan sesuatu yang lumrah dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Ada kalangan yang setuju dengan praktek money politics, tapi tidak sedikit yang menolak praktik-praktik itu.

"Money politics seperti lempar dadu, itu judi, hanya satu kepastian uang habis, menang atau kalah itu belum tentu," kata Anang Zubaidi, Ketua Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Konsitusi Fak UII Yogyakarta usai mempresentasikan hasil survey 'Persepsi Pemilih Pemula DIY terhadap Praktik Money Politics, Senin (7/4/2014).

Anang menegaskan calon wakil rakyat yang melakukan praktik politik uang kepada rakyat merupakan salah sasaran. Sebab, masyarakat yang memiliki hak menentukan pilihannya, khusus bagi pemilih pemula usia 17-18 tahun merupakan pemilih idealis.

Sangat dimungkinkan pemilih idealis itu justru tidak mengunakan hak pilihnya. Namun, bisa juga pemilih idealis ini memerima uang atau barang dari calon tertentu, tapi menjatuhkan pilihan pada calon lain.

"Ya itu tadi saya katakan ibarat judi, sudah mengeluarkan banyak biaya tapi tidak terpilih. Saya melihat sistem atau perundang-undangan pemilu kita masih ada celah untuk memungkin peserta melakukan praktik money politik," jelasnya.

Yang perlu dibenahi, lanjutnya, mentalitas dan membangun kesadaran tentang ketatanegaraan yang baik. "Pendidikan kewarganegaraan itu penting, orang bisa paham mengenai sistem demokrasi yang benar," jelasnya.

Anang menegaskan masih ada praktik money politics karena banyak hal, di antara masyarakat sendiri butuh, penegak hukum sulit mengendus, dan tidak melanggar HAM.

"Slogan menolak money politic itu hampir semua parpol, tapi fakta di lapangan tidak demikian. Ini kenapa ? Karena ada tuntutan bagi peserta untuk memperoleh suara, sementara pemilih mulai jual mahal, kalau tidak diberi 'sesuatu' tidak memilih," jelasnya.

Sebaliknya, ada banyak pihak yang konsisten untuk tidak melakukan money politic. Konsekuensinya apakah akan terpilih sebagai pemimpin? Itu bukan jaminan karena persanginan sangat ketat.

"Tapi begini, adanya praktik money politic itu jelas merusak kondisi politik Indonesia yang meskinya bersih, kemudian menimbulkan ketidakadilan terutama bagi peserta minim uang, dan yang pasti pilihan itu merusak moral dalam perpolitik," jelasnya.