Mendagri akui kepala daerah sulit berinovasi

Sindonews.com - Dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala daerah saat ini sulit berinovasi. Pasalnya, kepala daerah dihadapkan pada dinamika politik yang kompleks dan rawan diserang lawan politik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, era reformasi saat ini kepala daerah tidak mudah untuk mengambil kebijakan. Dikarenakan setiap celah kesalahan dapat menjadi peluang bagi lawan politiknya.

"Salah ambil keputusan bisa digoyang oleh lawan politik. Tidak bisa keputusan diambil dan semua pihak pasti tidak puas. Yang tidak puas pasti akan menggoyang secara politis, dan muncul demo," kata Gamawan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin 3 Maret 2014.

Padahal sebenarnya peluang kepala daerah untuk berinovasi sangatlah luas. Pasalnya, bupati atau wali kota menangani 76 persen urusan. Sehingga saat ini banyak yang ingin menduduki jabatan bupati atau wali kota, karena kewenangannya yang besar.

"Sementara gubernur hanya berwenang 24 persen. Hal ini jauh berbeda dengan zaman orde baru yang mana, bupati atau wali kota hanya sebatas pemberi rekomendasi saja," ungkapnya.

Gamawan menilai, sulitnya kepala daerah untuk berinovasi karena adanya rasa takut salah dalam membuat kebijakan. "Setelah saya ikuti perkembangan daerah, kegalauan kepala daerah berinovasi karena takut salah. Membuat dikresi saja khawatir," paparnya.

Dalam berinovasi memang dibutuhkan pemahaman dari setiap kepala daerah terkait prosedur pembuatan kebijakan. Paling penting dalam membuat inovasi adalah dasar hukum yang melandasi keputusan itu kuat.

Salah satu upaya yang dilakukan Kemendagri agar setiap kepala daerah tetap berada di dalam jalur yang benar dalam berinovasi, dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah.

Dia mengatakan, dengan pelatihan dan pendidikan tersebut diharapkan nantinya kepala daerah dapat mengetahui bagaimana melihat persoalan secara menyeluruh secara komprehensif.

"Apalagi ini jabatan politik. Kalau kita hanya dengar satu pihak doang dan mengambil keputusan bisa keliru, karena itu ada yang disebut kajian dan telaah. Kadang-kadang keputusan tidak menyenangkan semua orang. Karena itu semua putusan harus ada landasan hukum yang kuat," jelasnya.

Pelatihan dan pendidikan juga harus dapat menambah pengetahuan pemerintahan daerah. Bagaimana meningkatkan ksejahteraan masyarakat dan melayani masyarakat.

Kemudian, pemerintah juga menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) Administrasi Pemerintahan daerah agar dapat memberikan keleluasaan dalam membuat inovasi. "Akan diatur kewenangan dan dikresi. Akan dimuat syarat dan ketentuan dikresi. Sekarang sedang dibahas di dewan. Sebelum berinovasi harus paham kondisi dan situasi," tegasnya.

Kemendagri saat ini melakukan orientasi terhadap 14 bupati, lima wali kota, tiga wakil bupati dan satu wakil wali kota. Dia berharap, para Bupati dan Wali kota aktif bertanya saat penyampaian materi oleh KPK, Kejakung, Polri dan PPATK, sehingga tidak menambah jumlah Kepala Daerah yang tersangkut kasus korupsi.

"Agar paham betul kiat-kiat sebagai kepala daerah, maka saya berharap memanfaatkan orientasi ini sebaik-baiknya," paparnya.