Demokrat persilakan PAN pelopori HMP untuk Boediono
Jum'at, 28 Februari 2014 - 14:42 WIB
Demokrat persilakan PAN pelopori HMP untuk Boediono
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie menanggapi santai, keiginan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang ingin mempelopori hak menyatakan pendapat (HMP) kepada Wakil Presiden Boediono.
Langkah ini akan dilakukan PAN, apabila mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini kembali tidak hadir jika ada pemanggilan ketiga dari Tim Pengawas (Timwas) Century.
"Saya enggak tahu, silakan saja. Walau pemahaman saya beda dengan Timwas (Century), silakan saja (pelopori HMP). Dalam politik enggak ada benar (atau) salah," kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2014).
Ketua DPR itu mengingatkan, sesuai dengan keputusan sidang paripurna beberapa waktu lalu, di mana persoalan Century diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
"Yang ada kepentingan dan kekuatan politik, kalau paripurna mau dilanggar. Keputusan itu diserahkan ke penegak hukum. Ini hanya bikin gaduh politik jelang pemilu," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi PAN tidak menginginkan adanya pemanggilan paksa terhadap Boediono mengingat jabatannya saat ini sebagai Wapres RI. PAN pun mengusulkan ada pemanggilan ketiga untuk Boediono.
Namun, jika dalam pemanggilan itu yang bersangkutan tak juga datang, maka Fraksi PAN siap mempelopori HMP untuk Boediono.
Jika mangkir lagi, PAN pelopori HMP untuk Boediono
Langkah ini akan dilakukan PAN, apabila mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini kembali tidak hadir jika ada pemanggilan ketiga dari Tim Pengawas (Timwas) Century.
"Saya enggak tahu, silakan saja. Walau pemahaman saya beda dengan Timwas (Century), silakan saja (pelopori HMP). Dalam politik enggak ada benar (atau) salah," kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2014).
Ketua DPR itu mengingatkan, sesuai dengan keputusan sidang paripurna beberapa waktu lalu, di mana persoalan Century diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
"Yang ada kepentingan dan kekuatan politik, kalau paripurna mau dilanggar. Keputusan itu diserahkan ke penegak hukum. Ini hanya bikin gaduh politik jelang pemilu," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi PAN tidak menginginkan adanya pemanggilan paksa terhadap Boediono mengingat jabatannya saat ini sebagai Wapres RI. PAN pun mengusulkan ada pemanggilan ketiga untuk Boediono.
Namun, jika dalam pemanggilan itu yang bersangkutan tak juga datang, maka Fraksi PAN siap mempelopori HMP untuk Boediono.
Jika mangkir lagi, PAN pelopori HMP untuk Boediono
(maf)
