Pemilu serentak timbulkan masalah politik

Sindonews.com - Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dikabulkannya permohonan Pemilu serentak dinilai akan menimbulkan permasalahan politik.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari, salah satu persoalan adanya Pemilu serentak adalah jika seorang calon presiden (capres) yang memenangi Pemilu Presiden (Pilpres) tetapi partai pengusungnya tak lolos ambang batas masuk parlemen atau parliamentary threshold (PT).

Ini bisa terjadi karena seluruh parpol peserta pemilu memiliki hak yang sama untuk bisa mencalonkan capres pilihannya.

"Apa kira-kira yang terjadi jika pasangan capres menang pilpres tapi partainya tidak mencapai parlementary threshold?" kata Hajriyanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2014).

"Itu bisa terjadi, kan bisa orang bilang suka presiden A tapi tidak suka partai yang mengusungnya. Itu banyak terjadi," sambungnya.

Politikus Partai Golkar ini tak habis pikir dengan jalannya pemerintahan seorang presiden sementara tak ada wakilnya di parlemen.

"Terbayang enggak? Presiden terpilih tapi partai pengusungnya tidak masuk parliamentary threshold, kan bisa dibayangkan bagaimana jalannya pemerintahan ada masalah-masalah politik," tutupnya.

Baca:
Pemilu serentak di 2014 picu kegalauan politik
Ini alasan MK putuskan pemilu serentak 2019