Ini wilayah rawan konflik sosial versi IPW
Minggu, 05 Januari 2014 - 12:40 WIB
Ini wilayah rawan konflik sosial versi IPW
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Police Watch (IPW) merilis kawasan rawan konflik sosial menjelang Pemilu 2014. IPW meminta agar kawasan tersebut menjadi perhatian Polri.
Keenam wilayah itu, adalah Papua, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Tengah.
"Tingginya potensi kerawanan ini mengingat disepanjang 2013, di keenam wilayah tersebut paling banyak terjadi konflik sosial," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam rilisnya, Jakarta, Minggu (5/1/2014).
Selain itu, Neta menambahkan bahwa banyaknya konflik sosial yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2013, sejalan dengan banyaknya korban yang terluka maupun tewas dalam setiap konflik sosial tersebut.
"Banyaknya korban jiwa dalam konflik sosial di 2013 menunjukkan bahwa negara melakukan pembiaran terhadap pemeliharaan keamanan," papar Neta.
Jika pemerintah tetap membiarkan adanya konflik sosial tersebut, menurut Neta, gangguan keamanan menjelang pemilu 2014 akan terjadi.
"Sebab itu pemerintah dan Polri perlu mengantisipasinya agar tidak menjadi gangguan bagi Pemilu dan Pilpres," pungkas Neta.
Keenam wilayah itu, adalah Papua, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Tengah.
"Tingginya potensi kerawanan ini mengingat disepanjang 2013, di keenam wilayah tersebut paling banyak terjadi konflik sosial," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam rilisnya, Jakarta, Minggu (5/1/2014).
Selain itu, Neta menambahkan bahwa banyaknya konflik sosial yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2013, sejalan dengan banyaknya korban yang terluka maupun tewas dalam setiap konflik sosial tersebut.
"Banyaknya korban jiwa dalam konflik sosial di 2013 menunjukkan bahwa negara melakukan pembiaran terhadap pemeliharaan keamanan," papar Neta.
Jika pemerintah tetap membiarkan adanya konflik sosial tersebut, menurut Neta, gangguan keamanan menjelang pemilu 2014 akan terjadi.
"Sebab itu pemerintah dan Polri perlu mengantisipasinya agar tidak menjadi gangguan bagi Pemilu dan Pilpres," pungkas Neta.
(ysw)
