Kasus Akil, KPK periksa Bupati Tapanuli Tengah

Jum'at, 03 Januari 2014 - 15:26 WIB
Kasus Akil, KPK periksa...
Kasus Akil, KPK periksa Bupati Tapanuli Tengah
A A A
Sindonews.com - Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/1/2014). Bupati yang juga mantan pengacara Anggodo Widjojo ini bakal diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap sengketa pemilukada di Mahkamah Kontitusi untuk tersangka Akil Mochtar.

Mengenakan batik merah marun, Bonaran memilih tak banyak komentar ikhwal pemanggilan dirinya oleh penyidik KPK. Bahkan, Bonaran berdalih tak tahu kenapa dipanggil KPK.

"Saya jelaskan nanti, tunggu diperiksa dulu. Saya enggak tahu apa hubungan saya dengan Akil," kata Bonaran di Gedung KPK, Jumat (3/1/2013).

Terkait saksi untuk Akil Mochtar, Bonaran mengaku lupa ingatan, apakah Akil menjadi hakim panel saat sidang panel tahun 2011 lalu. Diketahui, kemenangan Bonaran Situmeang dan Syukran Jamilan Tanjung sempat digugat ke MK, oleh lawannya.

"Saya enggak tahu apakah Akil Mochtar hakim panel (sidang) saya," kilahnya.

Dikonfirmasi apakah dirinya mengenal dua sosok orang kepercayaan Akil, yakni Daryono dan Muhtar Ependy, Bupati yang maju dari Partai Golkar ini menampiknya. "Saya enggak kenal sama sekali," tegasnya.

Sementara itu, saat ditanya kenapa dirinya tak datang pada pemanggilan sebelumnya, Senin, 30 Desember 2013 lalu, Bonaran menjelaskan dirinya baru mendapat surat panggilan pada Senin sore.

"Saya enggak datang tanggal 30 karena undangannya baru saya terima tanggal 30 sore," tutupnya.

KPK akan panggil Bupati Tapanuli Tengah
(lal)
Berita Terkait
Gugatan Jaksa Dipecat...
Gugatan Jaksa Dipecat Karena Korupsi Ditolak Mahkamah Konstitusi
MK: KPK Berwenang Usut...
MK: KPK Berwenang Usut Korupsi Militer
Kasus Korupsi Alkes,...
Kasus Korupsi Alkes, Eks Pejabat Kemenkes Divonis 2 Tahun Penjara
Perbedaan Mahkamah Konstitusi...
Perbedaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Wewenang Jaksa Usut...
Wewenang Jaksa Usut Korupsi Digugat, CBA Minta Pemerintah Bersikap
Wamenkumham Minta Instansi...
Wamenkumham Minta Instansi Pemerintah Bentuk Unit Pengendalian Gratifikasi
Berita Terkini
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Prediksi Ada Reshuffle,...
Prediksi Ada Reshuffle, Pengamat: Prabowo Butuh Menteri Eksekutor dan Komunikator Ulung
Revisi UU Pemilu Belum...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Golkar Usul Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol
Refleksikan Cita-cita...
Refleksikan Cita-cita Bung Karno, PDIP Minta Pemerintah Wujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi
Darunnajah Gelar 4th...
Darunnajah Gelar 4th ICOP Bersama Menteri ATR/BPN, Siap Optimalisasi Wakaf Nasional
Terbukti Selingkuh dan...
Terbukti Selingkuh dan Pungli, Anggota KPU OKU Timur Dipecat
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved