Minta Patrialis mundur, Ruhut menentang SBY
Kamis, 26 Desember 2013 - 19:08 WIB
Minta Patrialis mundur, Ruhut menentang SBY
A
A
A
Sindonews.com - Partai Amanat Nasional (PAN) angkat bicara terkait pernyataan Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat, Ruhut Poltak Sitompul yang meminta hakim konstitusi Patrialis Akbar mundur dari jabatannya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PAN, Viva Yoga menilai, apa yang dikatakan Ruhut bertentangan dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ingin mengajukan banding setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan pengangkatan Patrialis sebagai hakim konstitusi.
"Pernyataan Ruhut itu menegasi dan bertentangan dengan sikap Presiden SBY selaku kepala pemerintahan. Pemerintah sedang menyusun memori banding untuk mempertahankan secara hukum surat Kepres atas anggota Hakim MK, tapi usaha pemerintah itu ditolak Ruhut," kata Viva Yoga saat dihubungi wartawan, Kamis (26/12/2013).
Kata dia, sikap PAN tidak akan masuk dan mengintervensi hukum. "Patrialis atas nama pemerintah memiliki hak hukum untuk melakukan banding atas putusan PTUN," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Viva Yoga juga mengingatkan agar Patrialis tetap bekerja selama belum ada kekuatan hukum tetap dari putusan pembatalan jabatannya sebagai hakim konstitusi.
"Secara hukum Patrialis masih menjadi hakim MK. Sebaiknya tetap fokus dan serius menjalankan tugas-tugas negara demi membangun hukum yang berdaulat melalui lembaga MK," tuntasnya.
Baca berita:
Ruhut minta Patrialis jangan "kebakaran jenggot"
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PAN, Viva Yoga menilai, apa yang dikatakan Ruhut bertentangan dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ingin mengajukan banding setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan pengangkatan Patrialis sebagai hakim konstitusi.
"Pernyataan Ruhut itu menegasi dan bertentangan dengan sikap Presiden SBY selaku kepala pemerintahan. Pemerintah sedang menyusun memori banding untuk mempertahankan secara hukum surat Kepres atas anggota Hakim MK, tapi usaha pemerintah itu ditolak Ruhut," kata Viva Yoga saat dihubungi wartawan, Kamis (26/12/2013).
Kata dia, sikap PAN tidak akan masuk dan mengintervensi hukum. "Patrialis atas nama pemerintah memiliki hak hukum untuk melakukan banding atas putusan PTUN," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Viva Yoga juga mengingatkan agar Patrialis tetap bekerja selama belum ada kekuatan hukum tetap dari putusan pembatalan jabatannya sebagai hakim konstitusi.
"Secara hukum Patrialis masih menjadi hakim MK. Sebaiknya tetap fokus dan serius menjalankan tugas-tugas negara demi membangun hukum yang berdaulat melalui lembaga MK," tuntasnya.
Baca berita:
Ruhut minta Patrialis jangan "kebakaran jenggot"
(kri)
