PKS minta rapat Setgab rutin digelar
PKS minta rapat Setgab rutin digelar
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya diundang untuk rapat dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) guna membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin malam.
Namun, kata dia, surat tersebut disampaikan untuk Sekretaris Fraksi, Abdul Hakim. Tetapi, yang bersangkutan berhalangan hadir.
"Dia (Abdul Hakim) bilang ada telepon dari Setgab menyampaikan undangan itu, dia bilang tidak bisa hadir, karena sedang kunker," kata Hidayat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Hidayat mengaku tak kecewa karena undangan itu disampaikan kepada Sekretaris Fraksi. Ia hanya mengingatkan agar rapat Setgab bisa digelar rutin.
"Saya enggak kecewa hanya mengingatkan. Kalau dalam koalisi dalam Setgab, dirujuk pada code of conduct, itu bertemu bukan hanya dilakukan untuk mendukung pemerintah, tetapi rutin," harapnya.
Sementara itu, terkait sikap PKS mengenai Perppu MK, kata dia, peraturan itu tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. "Sampai hari ini sikap kita masih sama bahwa Perppu itu, kalau ada kegentingan memaksa ketika dikeluarkan dua minggu tidak ada yang mendesak."
"Dalam rentang waktu itu, MK menjalankan dua persidangan. Tidak ada yang heboh sidang Pemilukada Sumatera Selatan dan Jawa Timur, artinya publik masih percaya MK," pungkasnya.
Baca berita:
Soal Perppu MK, pemerintah klaim kantongi restu Setgab
Namun, kata dia, surat tersebut disampaikan untuk Sekretaris Fraksi, Abdul Hakim. Tetapi, yang bersangkutan berhalangan hadir.
"Dia (Abdul Hakim) bilang ada telepon dari Setgab menyampaikan undangan itu, dia bilang tidak bisa hadir, karena sedang kunker," kata Hidayat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Hidayat mengaku tak kecewa karena undangan itu disampaikan kepada Sekretaris Fraksi. Ia hanya mengingatkan agar rapat Setgab bisa digelar rutin.
"Saya enggak kecewa hanya mengingatkan. Kalau dalam koalisi dalam Setgab, dirujuk pada code of conduct, itu bertemu bukan hanya dilakukan untuk mendukung pemerintah, tetapi rutin," harapnya.
Sementara itu, terkait sikap PKS mengenai Perppu MK, kata dia, peraturan itu tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. "Sampai hari ini sikap kita masih sama bahwa Perppu itu, kalau ada kegentingan memaksa ketika dikeluarkan dua minggu tidak ada yang mendesak."
"Dalam rentang waktu itu, MK menjalankan dua persidangan. Tidak ada yang heboh sidang Pemilukada Sumatera Selatan dan Jawa Timur, artinya publik masih percaya MK," pungkasnya.
Baca berita:
Soal Perppu MK, pemerintah klaim kantongi restu Setgab
(kri)
Explore More