Penegakan hukum mampu berantas rente ekonomi

Sabtu, 30 November 2013 - 16:03 WIB
Penegakan hukum mampu...
Penegakan hukum mampu berantas rente ekonomi
A A A
Sindonews.com - Indonesia membutuhkan tindakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Tindakan itu amat mendesak dilakukan berkaitan langsung, dengan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Demikian diungkapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD di hadapan para rektor yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI). Dia menegaskan, kondisi ekonomi Indonesia yang belakangan dinilai tidak efisien bisa diatasi dengan penegakan hukum.

“Bayangkan, kalau tidak ada sogokan dalam mengurus perizinan, tidak ada manipulasi pajak, tidak ada korupsi. Jadi, kalau hukum bisa ditegakkan, maka ekonomi kita akan menjadi efisien dan menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik,” ujarnya, dalam acara yang digelar di Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2013).

Dalam terminologi ekonomi, tambah Mahfud, dikenal istilah Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal. CAR Indonesia lebih tinggi dari rata-rata negara anggota ASEAN. Artinya, untuk menghasilkan output yang sama, dibutuhkan modal yang lebih banyak.

"Dengan kata lain, untuk menghasilkan output atau GDP yang sama, kita butuh modal lebih besar. Hal ini karena di negara kita banyak biaya yang tidak perlu, seperti sogok atau manipulasi dan semacamnya, sehingga laju ekonomi kita menjadi tidak efisien," bebernya.

“Kita ambil contoh sektor pertanian, mengapa produknya rendah? Karena kita tidak serius mendorong sektor ini. Kita lebih suka mengimpor, karena dengan impor, bisa lebih banyak upeti yang diperoleh oknum pejabat kita atau pencari rente (rent seekers). Seperti kasus impor daging sapi, impor beras dan lain-lain,” papar Gugur Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu.

Oleh karena itu, Mahfud menegaskan, persoalan yang paling mendesak dilakukan adalah penegakan hukum di segala bidang agar segera tercipta keadilan ekonomi.

"Kita harus serius membenahi sektor peternakan dan pertanian, serta pada sektor-sektor lain. Kalau semangatnya impor, maka yang tumbuh adalah ekonomi luar negeri. Sedangkan produk kita tidak kunjung meningkat, bahkan mundur,” tegasnya.
(maf)
Berita Terkait
Strategi Pemberantasan...
Strategi Pemberantasan Korupsi
Partisipasi Publik dalam...
Partisipasi Publik dalam Pemberantasan Korupsi
UU Antitipikor Sarana...
UU Antitipikor Sarana Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan Korupsi...
Pemberantasan Korupsi dan Perampasan Aset
Pemberantasan Korupsi,...
Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Sisi Lain dalam Pemberantasan...
Sisi Lain dalam Pemberantasan Korupsi
Berita Terkini
Gempa M7,1 Guncang Jepang,...
Gempa M7,1 Guncang Jepang, Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban
PWI Cabut Laporan Polisi...
PWI Cabut Laporan Polisi terhadap Hotman Paris
Perindo Bekali Anggota...
Perindo Bekali Anggota Legislatif Strategi Pemenangan dan Pemahaman Teknis Kepemiluan
Anggota DPRD Jatim Ditahan...
Anggota DPRD Jatim Ditahan KPK, Diduga Beri Suap Rp1,5 Miliar demi Jatah Dana Hibah Rp83,4 Miliar
Pakar Hukum Tata Negara...
Pakar Hukum Tata Negara Dorong Ambang Batas Fraksi daripada Ambang Batas Parlemen
Dasar Penetapan Febrie...
Dasar Penetapan Febrie sebagai Tersangka TPPU Dipertanyakan
Infografis
Bagher Ghalibaf, Negosiator...
Bagher Ghalibaf, Negosiator Iran dan Tangan Kanan Mojtaba yang Mampu Tundukkan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved