Mengapa SBY tak surati Presiden Obama soal penyadapan?
Kamis, 21 November 2013 - 08:05 WIB
Mengapa SBY tak surati Presiden Obama soal penyadapan?
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Republik Indonesia (RI) dinilai salah dan lemah dalam menyikapi penyadapan yang dilakukan intelijen Amerika Serikat dan Australia.
Pemerintah RI sejauh ini mengambil langkah diplomasi dalam menyelesaikan masalah penyadapan yang mengusik kedaulatan negara. Sementara masalah penyadapan yang dilakukan negara asing terhadap kepala negara RI dan sejumlah pejabatnya adalah masalah pertahanan negara.
Demikian dikatakan Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana kepada Sindonews, Kamis (20/11/2013).
"Perlu diketahui bahwa penyadapan ini bukan masalah bilateral Australia dengan Indonesia melainkan melibatkan AS sebagai pelaku dan banyak negara yang menjadi korban. Mengapa pemerintah tidak melakukan sikap tegas kepada AS juga?" tukas Hikamhanto.
Kepala negara RI yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya bereaksi juga atas penyadapan yang dilakukan intelijen Amerika Serikat terhadapnya dan juga sejumlah kepala negara dan pejabat penting di negara-negara Asia.
Sehingga Hikmahanto menilai aneh, jika SBY hanya bereaksi keras terhadap penyadapan yang dilakukan Australia. Sementara tak menunjukkan reaksi keras terhadap Amerika Serikat yang melakukan penyadapan di Kantor Kedutaan Besar AS di Jakarta.
Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS di Jakarta.
Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik bekas kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.
BIN dalami alat sadap AS di Jakarta
Pemerintah RI sejauh ini mengambil langkah diplomasi dalam menyelesaikan masalah penyadapan yang mengusik kedaulatan negara. Sementara masalah penyadapan yang dilakukan negara asing terhadap kepala negara RI dan sejumlah pejabatnya adalah masalah pertahanan negara.
Demikian dikatakan Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana kepada Sindonews, Kamis (20/11/2013).
"Perlu diketahui bahwa penyadapan ini bukan masalah bilateral Australia dengan Indonesia melainkan melibatkan AS sebagai pelaku dan banyak negara yang menjadi korban. Mengapa pemerintah tidak melakukan sikap tegas kepada AS juga?" tukas Hikamhanto.
Kepala negara RI yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya bereaksi juga atas penyadapan yang dilakukan intelijen Amerika Serikat terhadapnya dan juga sejumlah kepala negara dan pejabat penting di negara-negara Asia.
Sehingga Hikmahanto menilai aneh, jika SBY hanya bereaksi keras terhadap penyadapan yang dilakukan Australia. Sementara tak menunjukkan reaksi keras terhadap Amerika Serikat yang melakukan penyadapan di Kantor Kedutaan Besar AS di Jakarta.
Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS di Jakarta.
Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik bekas kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.
BIN dalami alat sadap AS di Jakarta
(lal)
