Dubes Indonesia bilang WNI di Australia tetap tenang

Rabu, 20 November 2013 - 12:29 WIB
Dubes Indonesia bilang...
Dubes Indonesia bilang WNI di Australia tetap tenang
A A A
Sindonews.com - Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Australia (LBBPRI Australia) Nadjib Riphat Kesoema mengatakan, Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Australia tetap tenang.

"Warga negara semua tenang, seperti disampaikan Pak Menteri Luar Negeri (Marty Natalegawa), kami akan melaporkan kepada bapak Presiden," ujar Nadjib Riphat Kesoema di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2013).

Lebih lanjut dia menuturkan, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia mengenai penyadapan tersebut. "Sampai sekarang saya belum lihat, tapi melalui media, sudah menyampaikan (PM Australia Tony Abbot)," katanya.

Seperti diketahui, hari ini dirinya tiba di Kantor Presiden, sekira pukul 10.30 WIB. Dirinya tiba bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa. Selain itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman pun turut hadir di kantor Presiden.

Pertemuan yang dimulai pukul 11.00 WIB tersebut, guna membahas penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden SBY dan beberapa pejabat lainnya.

Seperti diketahui sebelumnya diberitakan Radio Australia, materi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap Australia ternyata menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya di tahun 2009. Data itu juga menunjukkan jenis-jenis telepon pejabat Indonesia yang disadap Australia.

Penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY. Mereka adalah istri SBY, Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Mensesneg Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.

Berita terkait:
Kicau Anas soal PM Australia tolak minta maaf.
(maf)
Berita Terkait
RUU Penyadapan Diusulkan...
RUU Penyadapan Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
KY Usulkan Penyadapan...
KY Usulkan Penyadapan Mandiri untuk Mengawasi Kinerja Hakim
Gagas Usulan RUU Penyadapan,...
Gagas Usulan RUU Penyadapan, Komisi III: Harus Berbasis HAM
Macron Minta Penjelasan...
Macron Minta Penjelasan PM Israel Soal Spyware Pegasus
1.460 Penyadapan Dilakukan...
1.460 Penyadapan Dilakukan KPK Sepanjang Tahun 2022
KPK Ungkap Ada Sosok...
KPK Ungkap Ada Sosok yang Disadap pada Kasus Harun Masiku
Berita Terkini
Celoteh Hotman Paris,...
Celoteh Hotman Paris, Pakar: Penghinaan Wartawan Bisa Diproses Hukum
Jaksa Agung Mutasi 8...
Jaksa Agung Mutasi 8 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ada Kajati Aceh hingga Sulsel
Ditjen Imigrasi Siapkan...
Ditjen Imigrasi Siapkan Satu Jenis Paspor Nasional, Nomor Tak Berubah Seumur Hidup
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Nihayatul Wafiroh: Pakta...
Nihayatul Wafiroh: Pakta Integritas Bukti Keseriusan Perempuan Bangsa Besarkan PKB
Rekam Jejak Komjen Karyoto,...
Rekam Jejak Komjen Karyoto, dari Pemberantasan Korupsi hingga Jaga Stabilitas Keamanan Nasional
Infografis
10 Pesawat Militer Termahal...
10 Pesawat Militer Termahal di Dunia, Harga 7 Bomber B-2 Hampir Setara Anggaran MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved