Bongkar Century, KPK bisa minta hasil sadapan Australia
Selasa, 19 November 2013 - 13:05 WIB
Bongkar Century, KPK bisa minta hasil sadapan Australia
A
A
A
Sindonews.com - Secara diplomatik dan tata pergaulan antar bangsa, penyadapan intelijen Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah pejabat penting Indonesia, merupakan pelanggaran berat.
Hal tersebut dikatakan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Masardi. Menurutnya,
rakyat Indonesia harus mengutuk perbuatan penyadapan tersebut.
"Tapi sebagai lembaga penegak hukum yang sedang melakukan tugas menegakkan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang disepakati dunia internasional (PBB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh terjebak dalam hiruk-pikuk dan retorika politik itu," kata Adhie, lewat rilisnya kepada Sindonews, Selasa (19/11/2013).
“Demi hukum, terutama untuk melengkapi penuntasan skandal rekayasa bailout Bank Century, KPK bisa dan harus minta hasil sadapan intelijen AS dan Australia itu. Terutama menyangkut Presiden SBY, Menkeu (Menteri Keuangan) (waktu itu) Sri Mulyani, dan Boediono, baik saat menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) maupun setelah jadi Wapres,” imbuhnya.
Menurut Juru Bicara (Jubir) presiden era Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) ini, sadapan paling penting yang harus diminta KPK kepada intelijen AS dan Australia adalah rekaman percakapan SBY, Sri Mulyani dan Boedino pada awal November 2008.
“Kita tahu, awal November 2008 itu, SBY sedang di Washington, AS, untuk menghadiri pertemuan G-20. Saat itu adalah detik-detik menjelang digelontorkannya triliunan rupiah uang rakyat untuk Bank Century,” terang Adhie.
Adhie mengingatkan, meskipun di dalam negeri ada Wapres (Jusuf Kalla) yang secara ketatanegaraan bertanggung jawab atas pemerintahan bila presiden di luar negeri, tapi menyangkut kebijakan Bank century, Menteri Keuangan tetap berkomunikasi, bahkan sangat intensif, dengan Presiden SBY di AS.
“Nah, apabila KPK berhasil memperoleh sadapan percakapan SBY, Sri Mulyani dan Boediono saat itu, maka missink link Centurygate yang tidak bisa dibongkar Pansus DPR bisa ditemukan. Sehingga konfigurasi atau puzzle Centurygate bisa terbaca secara lengkap dan komprehensif,” pungkas Adhie.
Berita terkait:
Boediono diminta jelaskan kasus Century sebelum pemilu.
Biar tak terulang, Australia harus diberi efek jera.
Hal tersebut dikatakan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Masardi. Menurutnya,
rakyat Indonesia harus mengutuk perbuatan penyadapan tersebut.
"Tapi sebagai lembaga penegak hukum yang sedang melakukan tugas menegakkan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang disepakati dunia internasional (PBB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh terjebak dalam hiruk-pikuk dan retorika politik itu," kata Adhie, lewat rilisnya kepada Sindonews, Selasa (19/11/2013).
“Demi hukum, terutama untuk melengkapi penuntasan skandal rekayasa bailout Bank Century, KPK bisa dan harus minta hasil sadapan intelijen AS dan Australia itu. Terutama menyangkut Presiden SBY, Menkeu (Menteri Keuangan) (waktu itu) Sri Mulyani, dan Boediono, baik saat menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) maupun setelah jadi Wapres,” imbuhnya.
Menurut Juru Bicara (Jubir) presiden era Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) ini, sadapan paling penting yang harus diminta KPK kepada intelijen AS dan Australia adalah rekaman percakapan SBY, Sri Mulyani dan Boedino pada awal November 2008.
“Kita tahu, awal November 2008 itu, SBY sedang di Washington, AS, untuk menghadiri pertemuan G-20. Saat itu adalah detik-detik menjelang digelontorkannya triliunan rupiah uang rakyat untuk Bank Century,” terang Adhie.
Adhie mengingatkan, meskipun di dalam negeri ada Wapres (Jusuf Kalla) yang secara ketatanegaraan bertanggung jawab atas pemerintahan bila presiden di luar negeri, tapi menyangkut kebijakan Bank century, Menteri Keuangan tetap berkomunikasi, bahkan sangat intensif, dengan Presiden SBY di AS.
“Nah, apabila KPK berhasil memperoleh sadapan percakapan SBY, Sri Mulyani dan Boediono saat itu, maka missink link Centurygate yang tidak bisa dibongkar Pansus DPR bisa ditemukan. Sehingga konfigurasi atau puzzle Centurygate bisa terbaca secara lengkap dan komprehensif,” pungkas Adhie.
Berita terkait:
Boediono diminta jelaskan kasus Century sebelum pemilu.
Biar tak terulang, Australia harus diberi efek jera.
(maf)
