Tantangan komunitas ASEAN 2015

KTT ASEAN Ke-23 yang berlangsung di Brunei Darussalam 9–10 Oktober 2013 lalu mengusung sejumlah agenda penting, di antaranya cara-cara konsolidasi agar target 3 pilar Komunitas ASEAN 2015 tercapai dengan integrasi ekonomi, kohesi politik dan keamanan, serta tanggung jawab sosial.

Di samping itu, ASEAN perlu mempertahankan sentralitas, integritas, dan peran proaktif sebagai kekuatan pendorong utama dalam arsitektur regional agar dapat mempercepat integrasi dan membangun Komunitas ASEAN. Peningkatan kapasitas (capacity building) sebagai bagian dari kegiatan multidimensi dari prioritas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang secara solid tak kalah penting. Sampai sejauh mana peningkatan kapasitas ini dapat memperkuat strategic partnership ASEAN menghadapi tantangan 2015?

Sharing and caring
Karena kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas sangat besar bila dibandingkan dengan sumber daya keuangan dan manusia yang tersedia, penyusunan prioritas dan penahapan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas menjadi penting. Prioritas awal adalah mengklarifikasi kebijakan dan kerangka peraturan yang berkaitan dengan Komunitas ASEAN sehingga kapasitas yang tersedia pada semua tingkatan pemerintah ASEAN bisa bergerak ke arah yang diinginkan.

Prioritas selanjutnya adalah memecahkan isu-isu yang saling terkait dan antarsektor sebelum berhubungan dengan isu-isu tiap sektor dan tiap bidang. Semangat masyarakat ASEAN untuk mewujudkan Komunitas ASEAN sebagaimana telah dideklarasikan dalam sidang-sidangnya, memerlukan upaya yang terkoordinasi untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan dan sasaran kebijakannya itu dapat dicapai. Di samping itu, diperlukan sebuah regulasi yang mampu mempertemukan titik-titik kepentingan bersama masyarakat (points of common interest) di ASEAN.

ASEAN sendiri juga memberi ruang bagi terjalinnya komunikasi, interaksi, dan konsultasi antaranggotanya. Masyarakat ASEAN dapat mengambil inisiatif dengan menciptakan titik-titik kepentingan bersama yang ada dengan mendesakkan serangkaian kebijakan kepada pemerintah.

Meski proses ini tidak mudah dan akan menemui berbagai hambatan sebagai akibat dari permasalahan dalam negeri di tiap negara anggota ASEAN, masyarakat senantiasa dapat menjaga komunikasi antaranggota ASEAN melalui jalur parlemen sehingga tidak terjadi akumulasi permasalahan yang dapat menghambat proses ini. Komunikasi melalui parlemen ini dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai tempat sharing and caring antarparlemen dengan tetap menjaga asas saling menghormati kedaulatan tiap negara.

Kesetaraan antaraktor
Upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas berkaitan dengan, pertama, mengoordinasikan informasi tentang program-program dan kegiatan- kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas kepada semua stakeholders (pemangku kepentingan) dari 3 pilar komunitas ASEAN tersebut.

Pengembangan dan peningkatan kapasitas ini menjadi penting, sebab sejak Piagam ASEAN ditandatangani para kepala negara/pemerintah ASEAN di Singapura tahun 2007 yang mengubah ASEAN dari suatu asosiasi longgar menjadi organisasi formal dengan kepribadian hukum yang diakui internasional, ASEAN menyadari perlu menyesuaikan cara pandangnya agar lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan internal dan eksternal.

Kedua, memberikan pembinaan kepada anggota parlemen ASEAN pusat maupun daerah berkaitan dengan strategi-strategi dan program-program pengembangan dan peningkatan kapasitas berupa penilaian masyarakat atas urgensi keberadaan Komunitas ASEAN yang lebih konkret. Prosesinitentu memakan waktu yang panjang karena citra masyarakat ASEAN tentang ASEAN sebagai milik elite politik masih kuat. Inilah tantangan riil parlemen ASEAN.

Parlemen ASEAN harus mengambil peran sebagai fasilitator penting yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan pemerintah agar tumbuh kepercayaan ASEAN sebagai komunitas. Ketiga, memfasilitasi akses, melakukan identifikasi dan koordinasi program pengembangan dan peningkatan kapasitas parlemen ASEAN yang didanai pemerintah atau lembaga donor untuk sosialisasi komunitas ASEAN, termasuk merevisi strategi-strategi dan program-program berdasarkan perubahan-perubahan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Penyusunan database dan sosialisasi tentang lembaga penyedia pelayanan (service provider) untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas Komunitas ASEAN juga menjadi penting. Fasilitasi dapat dilakukan dengan mendorong parlemen di tiap negara anggota ASEAN untuk mengeluarkan regulasi yang dapat mendorong proses integrasi, terutama terkait upaya mencari titik-titik kepentingan bersama masyarakat dalam pembentukan Komunitas ASEAN. Dari ketiga pengembangan dan peningkatan kapasitas tersebut, optimalisasi peran pemerintah, parlemen ASEAN, dan stakeholders dalam proses menuju integrasi ASEAN setidaknya memberi gambaran konkret dari serangkaian kebijakan yang akomodatif dari satu kerangka regional.

Apalagi dengan peran parlemen untuk mendesakkan kebijakan kepada parlemen-parlemen ASEAN untuk lebih proaktif menjadi katalis percepatan proses integrasi ASEAN sangat dibutuhkan ketika sebuah regulasi dibuat. Karena itu salah satu elemen kunci dari strategi pengembangan dan peningkatan kapasitas adalah pemutakhiran secara teratur dari daftar kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas sehingga program ASEAN dapat lebih diarahkan kepada kebutuhankebutuhan aktual dari setiap stakeholdersyang terlibat dalam percepatan pembangunan Komunitas ASEAN 2015.

Membangun komunitas tunggal Asia Tenggara memang bukan pekerjaan yang mudah. Negara-negara di kawasan dituntut membangun persepsi yang sama mengenai bagaimana mengatasi persoalan baru kawasan dan memperkuat ketiga pilar di atas. Lebih dari itu, pemerintah negara anggota ASEAN juga harus menggerakkan dan memobilisasi seluruh komponen kawasan jika ingin tujuan komunitas tunggal diterima seluruh sektor pemerintah dan nonpemerintah.

Kekuatan-kekuatan domestik dan internasional yang menggerakkan sebuah variabel politik dan keamanan kawasan secara langsung memberikan kekuatan dan arah kebutuhan komunitas ASEAN. Realitas demikian dapat menjadi konsep bahwa pembangunan stabilitas Asia Tenggara yang bersatu jelas membutuhkan partisipasi seluruh komponen di kawasan.

Secara demikian, harapannya masyarakat ASEAN akan menyaksikan adanya kesetaraan antaraktor regionalyangpunyapengaruhdanmemainkan peran regional penting secara paralel di masa depan dengan memperkuat strategic partnership menghadapi tantangan ASEAN2015.

FAUSTINUS ANDREA
Pemerhati Masalah ASEAN dan Editor Jurnal Analisis CSIS, Jakarta