Pengamat menduga hampir semua kedubes miliki intelijen
Sabtu, 09 November 2013 - 20:15 WIB
Pengamat menduga hampir semua kedubes miliki intelijen
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat intelejen dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) Rizal Darma Putra menduga, hampir seluruh kedutaan besar (kedubes) di Indonesia, menaruh intelijennya untuk mendapatkan informasi.
Hal itu disampaikannya, ketika ditanya mengenai aksi dugaan penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia terhadap Indonesia.
Intelijen itu biasanya, kata dia, tetap menggunakan surat kerja sebagai diplomat. Tetapi maksud dan tujuannya berbeda.
"Saya pikir hampir semua kedutaan lakukan pengintaian sebagai intelijen. Ada staf kedutaan yang intelijen. Sekarang bagaimana kita merespons staf-staf diplomatik, yang enggak men-declare tapi lakukan spionase," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2013).
Lanjut dia, bila memang Pemerintah Indonesia melalui aparat intelijen bisa menemukan aktivitas tersebut. Maka mereka bisa mengusirnya orang itu dari tanah air. "Kita harus lebih kritis terhadap staf diplomatik, yang bertugas sebagai intelijen," tegasnya.
Terakhir, kata dia, untuk membereskan hal tersebut, Komisi I DPR RI bisa mengundang rapat Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan aparat intelijen. "Komisi I bisa panggil Menhan dan intelijen kita," tuntasnya.
Baca juga tentang kawan abadi di dunia internasional.
Hal itu disampaikannya, ketika ditanya mengenai aksi dugaan penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia terhadap Indonesia.
Intelijen itu biasanya, kata dia, tetap menggunakan surat kerja sebagai diplomat. Tetapi maksud dan tujuannya berbeda.
"Saya pikir hampir semua kedutaan lakukan pengintaian sebagai intelijen. Ada staf kedutaan yang intelijen. Sekarang bagaimana kita merespons staf-staf diplomatik, yang enggak men-declare tapi lakukan spionase," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2013).
Lanjut dia, bila memang Pemerintah Indonesia melalui aparat intelijen bisa menemukan aktivitas tersebut. Maka mereka bisa mengusirnya orang itu dari tanah air. "Kita harus lebih kritis terhadap staf diplomatik, yang bertugas sebagai intelijen," tegasnya.
Terakhir, kata dia, untuk membereskan hal tersebut, Komisi I DPR RI bisa mengundang rapat Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan aparat intelijen. "Komisi I bisa panggil Menhan dan intelijen kita," tuntasnya.
Baca juga tentang kawan abadi di dunia internasional.
(stb)
