Hamdan ngaku dapat laporan soal Muhtar Effendi
Selasa, 29 Oktober 2013 - 18:46 WIB
Hamdan ngaku dapat laporan soal Muhtar Effendi
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengaku, tak mengenal Muhtar Effendi, seseorang yang diduga sebagai orang kepercayaan Ketua MK nonaktif Akil Mochtar.
"Saya tidak pernah kenal namanya Muhtar, tapi saya mendapatkan banyak laporan," ujar Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2013).
Dia menjelaskan, laporan tersebut menyebutkan bahwa Muhtar Effendi adalah operator suap Akil. Yakni, yang bertugas menghubungi pihak berperkara di MK.
"Dan laporan itu jauh sebelum adanya kasus ini. Satu bulan sebelum peristiwa (Penangkapan Akil) ini," kata Hamdan.
"Yang saya dengar dia (Muhtar) membawa-bawa nama hakim, lalu bisa diurus perkaranya. Itu laporan yang masuk," sambungnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa dirinya tengah melakukan penyelidikan terhadap Muhtar tersebut, atas perintah rapat pemusyawaratan hakim.
"Dan belum dapat hasil. Tapi saya rasa lebih bagus KPK yang memeriksa, soalnya KPK bisa melakukan dan mempergunakan kasus yang ada. Saya mendukung penuh," pungkasnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
"Saya tidak pernah kenal namanya Muhtar, tapi saya mendapatkan banyak laporan," ujar Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2013).
Dia menjelaskan, laporan tersebut menyebutkan bahwa Muhtar Effendi adalah operator suap Akil. Yakni, yang bertugas menghubungi pihak berperkara di MK.
"Dan laporan itu jauh sebelum adanya kasus ini. Satu bulan sebelum peristiwa (Penangkapan Akil) ini," kata Hamdan.
"Yang saya dengar dia (Muhtar) membawa-bawa nama hakim, lalu bisa diurus perkaranya. Itu laporan yang masuk," sambungnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa dirinya tengah melakukan penyelidikan terhadap Muhtar tersebut, atas perintah rapat pemusyawaratan hakim.
"Dan belum dapat hasil. Tapi saya rasa lebih bagus KPK yang memeriksa, soalnya KPK bisa melakukan dan mempergunakan kasus yang ada. Saya mendukung penuh," pungkasnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
