KPK masih dalami dugaan suap Ratu Atut

Senin, 07 Oktober 2013 - 14:12 WIB
KPK masih dalami dugaan...
KPK masih dalami dugaan suap Ratu Atut
A A A
Sindonews.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan penyidik KPK masih mendalami peran dugaan suap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) yang dilakukan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Kendati demikian, Abraham tidak merinci lebih jauh terkait Pemilukada mana saja Ratu Atut terlibat.

"Masih didalami perannya (peran Ratu Atut), sehubungan sengan kasus suap. Semuanya masih didalami oleh penyidik," ujarnya kepada wartawan di Makassar, Senin (7/10/2013).

Diketahui, pasca penangkapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Akil Mochtar, KPK juga telah mengajukan pencekalan bagi Ratu Atut untuk bepergian keluar negeri.

Sebelumnya, adik kandung Ratu Atut yakni Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam pelaksanaaan Pilkada Kabupaten Serang.

Wawan ditangkap dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Rabu 2 Oktober 2013 malam. Ia ditangkap KPK di rumahnya, Jalan Denpasar IV Nomor 35, Kuningan, Jakarta Selatan, atas dugaan penyuapan pada Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Lebak.

Diduga, dia memberikan uang sebesar Rp1 miliar untuk mengamankan sengketa Pilkada Lebak di MK.

Baca juga berita Rp1 miliar Wawan terkait sengketa Pilkada Serang
(kri)
Berita Terkait
Gugatan Jaksa Dipecat...
Gugatan Jaksa Dipecat Karena Korupsi Ditolak Mahkamah Konstitusi
Perbedaan Mahkamah Konstitusi...
Perbedaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Menjaga Martabat Mahkamah...
Menjaga Martabat Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi...
Mahkamah Konstitusi Kembali Diuji
Menimbang Mahkamah Konstitusi...
Menimbang Mahkamah Konstitusi Hari Ini
Mahkamah Konstitusi...
Mahkamah Konstitusi dalam Pusaran Politik
Berita Terkini
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Judul RUU Perampasan...
Judul RUU Perampasan Aset Diubah Menjadi RUU Pemulihan Aset? Ini Pandangan Pakar Hukum Pidana
96 Perwira Duduki Jabatan...
96 Perwira Duduki Jabatan Strategis di Bareskrim pada Mutasi Juni 2026, Ini Namanya
Prabowo Minta Tindakan...
Prabowo Minta Tindakan Tegas Terhadap Penyelewengan Tak Merusak Stabilitas Nasional
3 Fakta yang Telah Diungkap...
3 Fakta yang Telah Diungkap KPK Terkait OTT Bupati Lombok Barat
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved